RADAR JOGJA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunungkidul menahan mantan Direktur RSUD Wonosari dr Isti Indiyani. Penahanan dilakukan setelah kejaksaan menerima pelimpahan tahap kedua dari penyidik tindak pidana korupsi (tipikor) Ditreskrimsus Polda DIJ.

“Setelah menjalani proses pemeriksaan berdasarkan alasan subjektif maupun objektif, tersangka kami tahan selama 20 hari ke depan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan di Wonosari,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kejari Gunungkidul Guntur Triyono SH, MH Selasa (28/6).

Pelimpahan tahap dua yang diikuti penyerahan tersangka berikut barang bukti dilakukan di gedung Kejari Gunungkidul Jalan Sugiyo Pranoto Wonosari sekitar pukul 13.00. Dalam perkara ini, Isti diduga melakukan korupsi pengelolaan uang pengembalian jasa dokter laboratorium dari 2009-2012. Atas perbuatan tersangka mengakibatkan kerugian negara kurang lebih sebesar Rp 470 juta.

Tersangka diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah  dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati DIJ Sarwo Edi SH menambahkan, penahanan dilakukan di Wonosari mengingat waktu da kejadian perkara tersebut berlangsung di Gunungkidul. Karena itu, penahanan tidak dilakukan di Jogja. Menurut Sarwo, tersangka berikut berkas dan barang bukti langsung diserahkan penyidik Polda DIJ ke Kejari Gunungkidul. “Locus dan tempos delicti  di sana,” jelas Sarwo.

JELANG DITAHAN: Mantan Direktur RSUD Wonosari Isti Indiyani menjalani pemeriksaan di Kejari Gunungkidul usai pelimpahan dari Polda DIJ.(Istimewa)

Sebelum pelimpahan ke kejaksaan,  Kabid Humas Polda DIJ Kombes Pol Yuliyanto menggelar jumpa pers. Penjelasan itu disampaikan setelah Kejati DIJ menyatakan berkas tersangka Isti Indiyani dinyatakan lengkap atau P-21. Berkas perkara tersebut sempat beberapa kali dikembalikan jaksa peneliti Kejati DIJ.  “Sempat bolak-balik sampai sembilan kali,” tutur Yuli di Mapolda DIJ, kemarin.

Penyidikan perkara ini berlangsung sejak 27 April 2020. Atau memakan waktu dua tahun lebih dua bulan. Soal konstruksi perkara, Yulianto membeberkan,  antara 2009 sampai 2012, telah terjadi kesalahan bayar atas uang jasa pelayanan dokter laboratorium kepada para dokter dan petugas kesehatan di RSUD Wonosari.

Sebagai direktur, Isti kemudian memerintahkan untuk  mengumpulkan kembali uang salah bayar tersebut pada 2015. Terkumpul uang pengembalian jasa dokter laboratorium sebesar Rp 646 juta.  Dari sejumlah uang tersebut, Rp 158 juta telah dimasukkan ke dalam kas RSUD Wonosari. Sedangkan sisanya Rp 488 juta atas perintah Isti tidak dimasukkan dan dicatat dalam pembukuan kas RSUD Wonosari.

Direktur Reserse Kriminal Khusus  Polda DIJ Kombes Pol Roberto GM Pasaribu mengungkapkan kerugian negara dalam perkara tersebut diperoleh  bukan dari audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun hasil perhitungan yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIJ. “Yang audit BPKP,” tegas Roberto usai keterangan pers.

Dia berkomitmen dalam menangani perkara-perkara korupsi bertindak secara profesional, prosedural dan akuntabel. Termasuk dalam perkara dugaan korupsi di RSUD Wonosari tersebut. “Soal penyidikan yang memakan waktu dua tahun karena barang buktinya bersifat manual. Kami kumpulkan satu demi satu,” jelas mantan Kasubdit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya ini.

Terpisah, Penasihat Hukum Isti Indiyani, Winarno SH mengungkapkan, audit BPKP yang menyatakan ada kerugian negara dilakukan setahun setelah uang Rp 488 juta disetorkan ke kas RSUD Wonosari. Karena itu, Winarno mempertanyakan letak kerugian negara sebagaimana disangkakan kepada kliennya. “Kerugian negaranya di mana? Wong uang sudah disetor ke kas rumah sakit,” ungkap advokat yang mengawali karir di LBH Jogja ini.

Mengutip keterangan kliennya, sewaktu pensiun 2017, uang disimpan di brankas RSUD Wonosari karena belum ada hasil audit yang menyatakan salah bayar sehingga uang harus disetor ke kas daerah.

Kemudian pada 9 Maret 2018, Satuan Pengawas Internal (SPI) RSUD Wonosari memeriksa brankas. Uang masih utuh Rp 488 juta. Selanjutnya pada 8 Agustus 2018, uang disetorkan ke kas RSUD Wonosari di Bank BPD DIY Cabang Wonosari.

Belakangan pada pertengahan 2019 ada laporan ke Polda DIJ. Direktur RSUD Wonosari yang baru dr Heru Sulistyawati, Bendahara Indaryati dan Ketua SPI drg Wahyu  membuat keterangan dan surat-surat palsu yang menyatakan seolah-olah uang yang ada di brankas yang sudah disetor ke kas RSUD Wonosari bukan uang pengembalian jasa dokter laboratorium. Sehingga dr Heru yang menggantikan kedudukan kliennya sebagai direktur seolah-olah mengeluarkan uang kas RSUD Wonosari senilai Rp 470 juta guna menalangi setor.

“Kalau benar dr Heru mengeluarkan uang kas Rp 470 juta untuk nalangi setor, maka seharusnya di dalam laporan keuangan di akhir Desember 2018, ada pengeluaran uang sejumlah Rp 470 juta. RSUD Wonosari akan mengalami kekurangan uang kas,” ujar Winarno. Namun faktanya, hasil audit BPK RI Tahun Anggaran (TA) 2018, RSUD Wonosari tidak pernah mengalami kekurangan uang kas senilai Rp 470 juta.

Menyikapi audit BPKP pada Desember 2019 hingga April 2020 yang menggunakan surat-surat dan dokumen palsu, Winarno tidak tinggal diam. Pemalsuan dokumen iu telah dilaporkan ke Polda DIJ. “Kami menunggu proses hukum selanjutnya di polda,” tegasnya. (mel/kus/laz)

Jogja Raya