RADAR JOGJA – Pedagang Pasar Malioboro tak sepenuhnya setuju penerapan kebijakan aplikasi Peduli Lindungi dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk pembelian minyak goreng (migor) curah. Alih-alih menjaga stabilitas, skema ini justru mempersulit pembeli dan penjual.

Surati, salah seorang pedagang migor di Pasar Beringharjo turut mengeluh. Meski belum diterapkan, namun dia skeptis atas aturan baru ini. Terlebih usianya yang tak lagi muda menjadi kendala dalam mengakses teknologi.

“Tidak setuju kalau saya. Minyak untungnya seberapa, berapa sulitnya, rakyat kecil beli minyak cuma 1 atau 2 liter, lalu pedagang-pedagang kecil. Kalau kayak gitu malah kayak barang mewah,” keluhnya ditemui di lapak berdagangnya di Pasar Beringharjo, Senin (27/6).

Surati mengetahui kebijakan ini setelah membaca dan mendengarkan berita. Sejak awal dia meyakini kebijakan ini cenderung tidak efektif. Terlebih mayoritas pedagang di pasar Beringharjo telah berusia lanjut.

“Menurut saya, kayaknya enggak efektif. Peduli Lindungi lebih sulit lagi, yang seperti saya saja gaptek, gimana memasukan. Minyaknya itu seberapa sulitnya, sampai kayak gitu,” katanya.

Dia menceritakan adanya kebijakan penggunaan KTP. Kala itu kondisinya lebih tak terkendali. Meski harga terjangkau namun ketersediaan migor cenderung langka.

Guna mengantisipasi aksi borong oleh pembeli, distributor menerbitkan kebijakan. Berupa wajib membawa KTP untuk pembelian migor curah. Sayangnya kebijakan ini juga tak berjalan.

“Dulu pernah pakai KTP tapi bukan dari pemerintah, dapat aturan dari produsen, dari pemerintah enggak pakai. Biar bisa merata, tapi enggak jalan. Lama-lama (pembeli) juga males bawa KTP. Khawatir juga, dimintai fotokopi saja sudah gimana,” ujarnya.

Surati memastikan stok migor curah saat ini aman. Lapaknya tersedia 50 jerigen migor curah. Setiap jerigen berisikan 18 liter migor curah. Sementara untuk harga mencapai Rp. 14 ribu/liter.

Untuk pembeli, rata-rata adalah pedagang kuliner. Adapula kebutuhan rumah tangga namun kapasitas kecil. Selain migor curah dia juga menyediakan migor kemasan.

“Rata-rata yang beli itu bakul bakmi, bakul gorengan, bakul bakso, bakul soto. Stok sekarang aman, harga juga sudah nyaman. Sekarang perliter Rp. 14 ribu, tidak pakai persyaratan,” katanya.

Perasaan yang sama juga diungkapkan oleh pedagang kelontong Pasar Beringharjo Sri Handayani. Meski hanya menjual kapasitas rumah tangga, dia juga keberatan atas kebijakan dari Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan.

Baginya kebijakan ini akan menyusahkan pembeli. Terutama jika diterapkan untuk penjualan migor curah eceran. Dia meminta agar pemerintah lebih menjaga stok migor di pasaran.

“Kasihan kalau mau masak pakai syarat seperti itu, kok aneh aneh. Repot tapi kok kebijakan kayak gitu, mending beli yang kemasan isi ulang. Secara pribadi tidak pas, belum ada sosialisasi dari pemerintah juga,” ujarnya. (Dwi)

Jogja Raya