RADAR JOGJA – Sekprov Pemprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji pastikan pemerintah terus memantau perkembangan penyakit mulut dan kuku (PMK). Terlebih mendekati Idul Adha. Guna memastikan hewan kurban yang disembelih dalam kondisi sehat tanpa sakit.

Pemprov DIJ, lanjutnya, menerbitkan Surat Edaran Gubernur DIJ. Isinya berupa ketentuan tentang penyembelihan hewan kurban. Salah satu poin adalah hewan kurban dalam kondisi sehat dan tak terjangkit PMK.

“Pak Gubernur sudah buat edaran, intinya hewan kurban tidak dalam kondisi ber-PMK. Nanti kalau belum ada surat keterangan sehat bisa diminta bantu Dinas Peternakan kalau tidak Balai Besar (BB Veteriner) yang ada di Kulonprogo,” jelasnya ditemui di Gedhong Pracimosono Kepatihan Pemprov DIJ, Kamis (23/6).

Aji mengakui bahwa ketersediaan hewan kurban di Jogjakarta minus. Dalam artian jumlah hewan kurban tidak sebanding dengan kebutuhan. Kesimpulan ini menggunakan data tahun lalu sebagai pembanding.

Alhasil pihaknya berupaya mendatangkan hewan kurban dari luar Jogjakarta. Tentunya dengan melakukan seleksi ketat. Berupa pemeriksaan kesehatan dan syarat administrasi surat keterangan kesehatan hewan (SKKH).

“Dibanding tahun lalu, ketersediaan dengan adanya PMK, kita kurang. Dulu sapi besar sekarang ada tapi masih kecil sehingga belum layak. Untuk itu mendatangkan dari luar disertai surat keterangan baik sapi atau kambing sehat,” katanya.

Kepala Dinas Pertanian DIJ Sugeng Purwanto memastikan pihaknya melakukan pengawasan secara ketat. Terlebih untuk memenuhi kebutuhan hewan kurban Idul Adha.Berupa syarat wajib menyertakan SKKH dari daerah keberangkatan.

Sugeng optimis kebutuhan hewan kurban bisa terpenuhi. Dengan catatan para pedagang mematuhi protokol yang berlalu. Terutama untuk tidak lalu lalang dari kandang ke kandang. Ini sebagai antisipasi membawa virus PMK.

“Kami sudah sosialisasi ke juru sembelih, ke masyarakst, minimal tanda fisik bisa dilihat di mulu dan kuku ada luka, kemudian sapinya ngeces (berlibur) terus, kukunya ada luka bolong. Didaging antara kuku otomatis jangan dibeli apalagi disembelih,” ujarnya.

Sugeng menuturkan angka paparan PMK di Jogjakarta kisaran 5 ribu kasus. Walau begitu angka ini menurutnya masih kecil. Berdasarkan data, populasi total sapi dan kambing mencapai kisaran 800 ribu. Sehingga angka kasus PMK di Jogjakarta tidak mencapai 1 persen.

“Kalau yang mati 28 ekor. Kalau dibandingka. 800 ribu ini angka yang tidak perlu kita push terlalu. Tapi kami bloko itu kenyataan di lapangan kami tidak menutupi,” katanya. (Dwi)

Jogja Raya