RADAR JOGJA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap 6 aparatur sipil negara (ASN) Pemkot Jogja. Seluruhnya dipanggil menjalani pemeriksaan Rabu (22/6). Langkah ini sebagai tindak lanjut penyidikan kasus suap yang melibatkan Wali Kota 2017-2022 Haryadi Suyuti.

Penjabat Wali Kota Jogja Sumadi membenarkan adanya pemeriksaan lanjutan. Dia menuturkan status keenam ASN sebagai saksi atas kasus suap tersebut. Tepatnya atas terbitnya perizinan apartemen Royal Kedhaton di Kota Jogja.

“Benar ada pemeriksaan oleh KPK. Ada 6 ASN yang dipanggil dan statusnya sebagai saksi. Kami meminta semua ASN untuk memenuhi panggilan KPK itu dan memberikan informasi sesuai yang mereka ketahui soal kasus itu,” jelasnya dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (23/6).

Keenam ASN yang diperiksa KPK diantaranya Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Jogja Hari Setyawacana, Analis Kebijakan DPUPKP Kota Jogja Moh Nur Faiq dan Staf Pengendalian Bangunan Gedung DPUPKP Kota Jogja Sri Heru Wuryantoro.

Adapula Kepala Bidang Pengendalian Bangunan Gedung DPUPKP Kota Jogja Suko Darmanto, Koordinator Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSP) Kota Jogja Nur Sigit Edi Putranta dan Analis Dokumen Perizinan DPMPTSP Kota Jogja Nurvita Herawati.

Sumadi mengakui sudah mengetahui tentang pemanggilan keenam ASN oleh KPK. Menurutnya tak ada yang salah tentang pemeriksaan tersebut. Ini karena sudah menjadi standar operasional prosedur penyidik KPK dalam bekerja.

“Tidak masalah kan statusnya saksi. Proses penyidikan juga masih berjalan di KPK, jadi pemanggilan saksi saksi seperti ini tak perlu dipersoalkan,” katanya.

Walau begitu, Sumadi memastikan tak mengetahui materi maupun hasil penyidikan. Ini karena semuanya menjadi wewenang dari KPK. Sehingga dia tak bisa menceritakan kelanjutan pasca penyidikan.

Pihaknya juga tak mengintervensi proses penyidikan. Sumadi memastikan Pemkot Jogja akan terus terbuka dalam proses ini. Baik untuk keterangan saksi maupun pengumpulan bukti.

“Soal apakah dalam kasus ini ada lainnya yang terlibat lagi, saya tidak tahu, itu bagian dari proses penyidikan KPK,” ujarnya.

Haryadi Suyuti sendiri terbukti menerima suap penerbitan IMB apartemen Royal Kedhaton. Dengan besaran mencapai Rp. 50 juta dan US$ 27.258. Seluruhnya diterima dari Vice President Real Estate PT Summarecon Tbk Oon Nusihono sebagai pemberi suap.

Selain Haryadi, KPK juga menetapkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Jogja Nurwidhihartana dan sekretaris pribadi Triyanto Budi Yuwono menjadi tersangka penerima suap. (Dwi)

Jogja Raya