RADAR JOGJA – Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir pastikan sosok-sosok yang diamankan polisi bukanlah bagian dari PP Muhammadiyah. Pernyataan ini menanggapi isu tentang identitas para anggota Khilafatul Muslimin.

Haedar menuturkan setiap anggota PP Muhammadiyah memiliki Nomor Baku Muhammadiyah (NBM). Sementara sosok-sosok yang diamankan polisi tak memiliki identitas tersebut. Beberapa mengaku aktif dalam kegiatan Muhammadiyah.

“Setahu kami tidak ada yang berNBM (Nomor Baku Muhammadiyah) dan resmi anggota Muhammadiyah. Ya mungkin ikut aktif ada saja,” jelasnya ditemui di Lobi Kantor PP Muhammadiyah, Rabu (22/6).

Disatu sisi Haedar mendorong agar aparat penegak hukum tegas. Dalam artian bergerak cepat dalam menangani Khilafatul Muslimin. Sehingga gerakan yang menyimpang dengan ideologi Pancasila tak lantas menjadi masif.

Haedar juga mendorong agar pemerintah tidak gaduh. Tujuannya agar tak menimbulkan persepsi yang berbeda dimata masyarakat. Sehingga konflik dapat ditekan agar tak meluas.

“Jika pergerakan seperti khilafatul muslimin ini berkaitan dengan hukum dan bertentangan dengan Pancasila ya diproses saja secara hukum dengan baik dan tidak perlu gaduh,” katanya.

Terkait pergerakan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila bukanlah kali pertama. Haedar menuturkan masih ada gerakan serupa dari kelompok yang berbeda. Tak hanya dengan tameng agama tapi juga angkat senjata layaknya kelompok kriminal bersenjata (KKB) di tanah Papua.

Dia menyarankan agar pemerintah bertindak secara terukur tapi juga tidak over reaktif. Agar penanganan tetap obyektif dan tak menjadi beban.

“Jangan karena memakai nama Khilafatul Muslimin itu lalu seakan-akan Indonesia ini sudah penuh dengan khilafatul muslimin. Sebab kalau generalisasi malah beban berat ada di pemerintah sendiri. Maka lebih baik diblok pada kasusnya,” ujarnya.

Pemerintah dan tokoh masyarakat maupun agama memiliki tanggungjawab besar. Berupa memberiian pemahaman yang tuntas kepada masyarakat. Secara tidak langsung juga memutus rantai radikalisme.

Karakter masyarakat Indonesia yang dinamis dan momen jelang datangnya tahun politik menjadi kombinasi yang rentan. Terutama bagi kelompok yang mengusung isu politik identitas. Sehingga menjadi ancaman disintegrasi menjelang 2024.

“Kita harus belajar dari pengalaman yang lalu agar masyarakat tidak terbelah pada hal-hal yang bersifat pembelahan politik, ideologi dan hal-hal lain yang bersifat SARA. Risikonya juga berat untuk bangsa Indonesia ke depan,” pesannya. (Dwi)

Jogja Raya