RADAR JOGJA – Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIJ Eko Suwanto mendesak Pemprov segera melaksanakan Perda DIJ No 2/2017 Pasal 26. Sebab, sudah lima tahun terbit, Perda itu belum juga dikerjakan.

Politisi PDIP ini menjelaskan, Perda DIJ No 2/2017 Pasal 26 memuat empat poin. Poin pertama, sekolah wajib melakukan pendataan siswa yang mengendarai kendaraan bermotor dan memiliki surat izin mengemudi (SIM). Kedua, pemprov harus memfasilitasi kendaraan sepeda bagi siswa. Ketiga, pemprov harus memfasilitasi kendaraan bus sekolah gratis. Keempat, pemprov memfasilitasi pembangunan ruang terbuka hijau.

“Dalam Perda DIJ No 2/2017 Pasal 26 diatur apa saja yang menjadi tanggung jawab Pemprov DIJ,” tegasnya saat diwawancarai usai menyampaikan materi dalam pelatihan Satlinmas di Mergangsan, Kota Jogja, Selasa (24/5).

Eko menyoroti poin kedua dan ketiga dari Perda DIJ No 2/2017 Pasal 26 yang belum dikerjakan. Berupa fasilitas sepeda dan bus gratis bagi siswa. “Masak lima tahun perda sudah ada, sampai hari ini tidak dikerjakan. Saya kira masyarakat menanti program itu,” lontarnya.

Ia kemudian menyindir program pemulihan Alun-Alun Utara. “Sudah lima tahun (fasilitas sepeda dan bus sekolah, Red) sudah harus dikerjakan. Duwite entek nggo tuku lemah (anggaran habis untuk membeli tanah, Red),” candanya.

Fasilitasi sepeda dan bus sekolah pun disebut Eko tidak harus menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Pemprov dapat menggunakan corporate social responsibility (CSR). Mengingat, banyak perusahaan yang bernaung di DIJ. “Saya rasa mereka bisa dilibatkan dalam pengadaan sepeda, contoh Blitar,” ungkapnya.

Selanjutnya dipaparkan, potensi kejahatan jalanan dapat ditekan dengan memberikan anak fasilitas sesuai peruntukannya. Salah satunya berupa sepeda dan bus sekolah. “Saya ingin bilang, anak-anak yang menggunakan sepeda motor sementara mereka belum memiliki SIM. Jadi sudah semestinya (akomodasi sekolah, Red) difasilitasi pemerintah,” tuturnya.

Selain sepeda dan bus, Eko juga menekankan pentingnya keberadaan taman. Ruang terbuka hijau (RTH) dapat mewadahi kreativitas anak. Anak dapat saling bertemu dan berinteraksi secara positif pula dengan sebayanya. “Sehingga ketemunya tidak di jalanan (jadi pelaku kejahatan),” sebutnya.

Humas SMPN 2 Jogja Risakti Pramuningsih mendukung realisasi Perda DIJ No 2/2017 Pasal 26. Utamanya dalam fasilitasi sepeda dan bus sekolah gratis oleh Pemprov DIJ. Menurutnya, realisasi perda berdampak positif bagi siswa. Mulai dari menjaga kebugaran, potensi kecelakaan, sampai mengurangi polusi. “Kalau memang perda bisa terwujud, sangat bersyukur. Karena itu sangat membantu anak,” tandasnya. (fat/laz)

Jogja Raya