RADAR JOGJA – Hamengku Buwono X menjadi satu-satunya kepala daerah yang dilantik pada 2022. Untuk kemudian menjadi Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta hingga 2027. Sosok Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat ini tak perlu menunggu hingga 2024. Tepatnya momentum Pemilu Serentak 2024.

Kebijakan ini mengacu status DIJ sebagai Daerah Istimewa. Gubernur yang bertahta berdasarkan penetapan bukan pemilihan. Sehingga secara otomatis tak perlu menunggu Pemilu Serentak 2024.

“Pelantikan Ngarso Dalem sebagai kepala daerah tingkat I atau Gubernur dan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam X menjadi Wakil Gubernur sesuai dengan mekanisme UU RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan,” jelasnya Sekprov Pemprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji, Kamis (19/5).

Adanya kebijakan ini membuat Jogjakarta berbeda dengan provinsi lainnya. Tercatat Jogjakarta menjadi satu-satunya provinsi yang kepala daerahnya dilantik 2022. Sementara kepala daerah lainnya akan dijabat Penjabat hingga 2024.

Pernyataan ini juga sudah disampaikan dalam Rapat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) di Gedhong Pracimosono, Kompleks Kepatihan Pemprov DIJ, Rabu (18/5). Disebutkan dalam rapat bahwa masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIJ akan berakhir 10 Oktober 2022.

“Provinsi lain, gubernur di tahun 2022-2025 itu Pj. (penjabat) semua, sementara di Jogjakarta selalu tepat waktu,” katanya.

Penyusunan LKPJ AMJ Gubernur DIJ 2017/2022 ini bagian dari tanggungjawab kepala daerah di akhir masa jabatannya. Acuannya adalah UU Nomor 13 Tahun 2012. Disebutkan gubernur dan wakil gubernur wajib menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban tahunan dan akhir masa jabatan kepada DPRD.

“Nanti disampaikan kepada DPRD DIJ dalam waktu 30 hari setelah adanya pemberitahuan pimpinan DPRD DIJ tentang berakhirnya masa jabatan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DIJ,” ujarnya.

Kepala Bagian Pemerintahan Umum, Biro Tata Pemerintahan Pemprov DIJ Agustina Pangestujati menjelaskan Hamengku Buwono X mulai menjabat sebagai Gubernur DIJ pada 3 Oktober 1998. Saat itu menggantikan KGPAA Paku Alam VIII yang wafat pada 11 September 1998.

Disebutkan dalam UU Nomor 22 Tahun 1999, nomenklatur Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta berlaku saat HB X mengisi jabatan periode 2003-2008. Setelahnya, penamaan Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta mulai berlaku mengacu UU Nomor 32 Tahun 2004.

Setelah 2008, jabatan Gubernur DIJ sempat diperpanjang hingga 2011. Setelahnya diperpanjang lagi hingga 2012. Setelahnya terbit UU Keistimewaan yang berisikan jabatan Gubernur DIJ diisi pemilik takhta Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam sebagai Wakil Gubernur DIJ.

“Tahun 2012 dilantik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan tahun 2017 dilantik Presiden Jokowi,” katanya. (Dwi)

Jogja Raya