RADAR JOGJA – Warga Dusun Banyakan, Sitimulyo, Piyungan, Bantul sepakat membuka kembali tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) Piyungan, hari ini (12/5). Hal itu merupakan salah satu dari delapan poin kesepakatan warga dengan Pemprov DIJ. Poin lainnya, dijanjikan pengolahan sampah yang ramah lingkungan.

Meski gagal berdialog langsung dengan Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X, perwakilan warga ditemui Sekretaris Provinsi (Sekprov) DIJ Kadarmanta Baskara Aji. Total ada delapan kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan di Gedung Pracimosono, Komplek Kepatihan Jogja, kemarin (11/5).

Sekprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji bersyukur pembuangan sampah kembali bisa beroperasional hari ini (12/5). Dia mengatakan, TPST Piyungan bisa digunakan lagi untuk pembuangan sampah dari Sleman, Kota Jogja, dan Bantul. Lurah setempat dan warga sudah bersepakat dengan pemprov agar akses truk sampah menuju TPST bisa dibuka. “Pak Lurah dan warga sudah sepakat untuk dibuka (akses truk sampah ke TPST) secara sukarela. Tidak ada yang memaksa, warga secara sukarela membuka karena juga memahami kepentingan warga di seluruh DIJ, itu yang kita sepakati,” katanya.

Aji menjelaskan dalam audiensi yang membahas soal kelanjutan nasib TPST Piyungan juga sekaligus menjalin kesepemahaman dan kesepakatan kaitan dengan dampak-dampak lingkungan yang timbul. Pemprov, kata dia, menerima keluhan dan masukan dari warga. Dampak-dampak tersebut segera akan diperhatikan. Sebab ini yang menjadi penyebab utama sebagian masyarakat Banyakan 1, 2, dan 3, serta Ngblak, dan sekitarnya itu menutup akses menuju TPST Piyungan.

Intinya, kata mantan Kepala Disdikpora DIJ itu, supaya TPST Piyungan bisa segera dilakukan perbaikan-perbaikan. Termasuk menggunakan teknologi pengolahan sampah yang ramah lingkungan. Tak seperti saat ini yang hanya ditumpuk. Sehingga dampak lingkungan itu semakin diminimalisir dan mempercepat proses pembangunan pengolahan sampah. “Itu yang nanti akan kami kerjasamakan model KPBU (kerja sama pemerintah dan badan usaha),” ujarnya.

Dampak lingkungan akan diminimalisir dengan membangun pengolahan lindi yang akan segera pemprov selesaikan bersama Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) DIJ di bawah Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.Target kerja pengolahan lindi tersebut sampai akhir Juli mendatang. Kesepakatan yang terjalin tidak ada kaitan sama sekali dengan finansial. Aji menegaskan, tidak ada ganti rugi ganti untung, tidak ada urusan finansial untuk proses ini. Kami membuat kesepemahaman saja, tentu kami bangun pengolahan lindi dan pakai biaya kan wajar,” jelasnya.

Kesepemahaman lainnya yaitu terkait pemanfaatan lahan transisi. Pemanfaatannya bisa digunakan jika zona A dan Zona B di TPST Piyungan, tidak bisa menampung sampah sampai dengan saat pengoperasionalan saat dengan model pengolahan nanti. Lalu, lahan yang akan menjadi 6,5 hektar nantinya tidak dipakai untuk pembuangan sampah. Melainkan dipakai untuk pengolahan sampah.

Aji juga menjamin, tidak akan memperluas lahan setelah dalam transisi ini untuk pembuangan sampah. Tapi karena membutuhkan waktu, dia menargetkan untuk pengolahan bisa dikerjakan dan pada awal 2025 sudah operasional. “Sehingga kami tidak perlu melakukan pembuangan sampah baik di zona A dan b maupun zona transisi,” terangnya.

Saat ini proses menuju pengolahan sampah itu tengah proses lelang di KPBU. Proses lelang dilakukan oleh tim dari Badan Perncanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pembiayaan Infrastruktur. “(Pembuangan) sampah lama kan nanti akan dilakukan penutupan supaya tidak menimbulkan bau, lindi lagi, sehingga bisa kita lakukan penghijauan di lokasi itu,” tambahnya.

Meski sudah dibuka kembali, Aji juga mewanti-wanti kepada pemerintah daerah, yang sampahnya dibuang di TPST Piyungan, untuk memperahtikan armada truknya. Hasil kesepatan dengan warga, pemprov akan berkoordinasi dengan Pemkab Bantul, Pemkab Sleman dan Pemkot Jogja akan melakukan penertiban armada sampah yang tidak layak.

Lurah Sitimulyo Piyungan Bantul, Juweni mengatakan, sejatinya permasalahan sampah ini hanya masalah komunikasi. Juga kurang adanya penjelasan atau sosialisasi tentang pembuangan transisi di TPST tersebut. Hingga diperlukan diadakan audiensi tersebut. Menurut dia, pembukaan kembali TPST Piyungan atas dasar warga yang juga menyadari TPST Piyungan merupakan kebutuhan secara umum. “Jadi sedikit menyisihkan kepentingan pribadi tapi demi kepentingan umum.  Saya kira terimakasih atas tempat waktu dan apapun yang telah disediakan Pak Sekprov,” kata Juweni yang didampingi Sekprov DIJ, seusai pertemuan. (wia/pra)

Jogja Raya