RADAR JOGJA – Serapan penggunaan dana desa di DIJ tergolong tinggi. Yakni mencapai 37,59 persen pada triwulan pertama tahun 2022. Dana desa tersebut dialokasikan untuk bantuan langsung tunai (BLT).

“Harapannya tidak ada lagi warga yang dia tidak punya kemampuan daya beli. Miskin yang ekstrem itu gak ada lagi,” ujar Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIJ Arif Wibawa.

Total keseluruhan dana desa Rp165,13 miliar. Sebanyak 40 persennya dialokasikan untuk BLT di desa dan program bantuan sosial (bansos) di kota. Selebihnya untuk alokasi lain seperti pembangunan.

“Harapannya di luar itu (BLT dan bansos, Red) bisa untuk infrastruktur dan pengembangan lain. Harapannya setelah Covid-19 udah tidak ada BLT karena masyarakat sudah bisa kerja,” jelasnya.

Lebih lanjut Arif mengatakan dengan adanya penyerapan dana desa yang tinggi maka akan ada pergerakan ekonomi. Oleh sebab itu harus segera digelontorkan. “Segera eksekusi belanjanya agar jadi stimulus perekonomian dan pergerakan ekonomi yang saat ini belum pulih-pulih banget,” ujarnya.

Dengan begitu terjadi peningkatan daya serap dan daya beli masyarakat ikut meningkat. Ia menilai secara otomatis supply meningkat sehingga kegiatan usaha masyarakat yang awalnya tutup bisa buka kembali.
“Semua harus mulai dieksekusi agar pergerakan perekonomian tumbuh,” imbuhnya.

Di sisi lain edukasi penggunaan dana desa harus terus dilakukan. Hal ini dilakukan agar optimalisasi dan efektivitas dapat tercapai. “Agar manfaat dan ada pola, artinya dana desa bisa dimanfaatkan untuk banyak kebutuhan,” ujarnya. (cr4/bah).

Jogja Raya