RADAR JOGJA – Sultan Ground (SG) menjadi salah satu dasar keistimewaan Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ). Oleh karena itu, ini yang menjadi alasan Keraton Jogja menolak melepas tanah berstatus SG untuk proyek pembangunan jalan tol di wilayah Jogjakarta.

Penegasan ini disampaikan Gubernur DIJ yang juga Raja Keraton Jogja Hamengku Buwono X. Ia sependapat dengan putri sulungnya yang juga Penghageng Tepas Panitikismo Keraton Jogja GKR Mangkubumi soal tanah SG untuk proyek pembangunan tol di DIJ.

HB X menegaskan, tanah SG menjadi salah satu dasar keistimewaan DIJ. Jika lambat laun tanah SG maupun Paku Alam Ground (PAG) hilang untuk pemanfaatan apa pun, maka DIJ tidak memiliki keistimewaan lagi.

“Lha nek entek, istimewanya opo meneh (Lha kalau habis, istimewanya apa lagi, Red) DIJ. Ya, digunakan silakan pemerintah menggunakan. Hak pakai saja nggak papa,” kata HB X saat ditanya wartawan di Kompleks Kepatihan, Jogja, kemarin (18/4).

Ditanya soal jangka waktu yang jelas, HB X tidak menjawab pasti. Hanya saja boleh digunakan sesuai keperluan pemerintah. “Nggak ada (jangka waktu). Ya, terserah wong sing mau pakai pemerintah kok (yang mau pakai pemerintah, Red) pakai jangka waktu. Biarin saja selama masih mau dipakai, seperti yang lain selama masih mau dipakai, ya silakan saja pemerintah,” tandas bapak lima puteri ini.

Seperti diberitakan Radar Jogja (15/4), Keraton Jogja memastikan tanah kasultanan atau SG tidak akan dilepas untuk kepentingan proyek tol yang dibangun di wilayah DIJ. Penegasan ini disampaikan Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Mangkubumi selaku Penghageng Tepas Panitikismo Keraton Jogja.

“Tanah untuk proyek tol, satu sisi kami belum tahu jumlahnya berapa banyak. Tapi yang utama adalah kami nggak mau ada pelepasan,” kata GKR Mangkubumi saat menghadiri acara di Kompleks Kepatihan Jogja (14/4).

Puteri sulung Raja Keraton Jogja Sultan HB X ini mengklaim telah berkoordinasi dengan pihak Kementerian PUPR terkait status tanah SG yang terdampak pembangunan tol. “Intinya kami sudah menyampaikan hal itu. Kami tidak mau tanah kami hilang,” tandasnya.

Kendati begitu, proyek tol tetap bisa dibangun di atas tanah SG. Namun dengan ketentuan khusus, yaitu hanya berstatus hak pakai tanpa sewa. Juga tanpa biaya sepeser pun. “Ya dipakai saja, yang penting tanah kita nggak hilang. Kalau mau sistem seperti itu ya monggo. Kalau enggak (mau), kita enggak perlu jalan tol,” tegasnya.

Sejauh ini pihak Keraton Jogja belum dapat memastikan luasan SG yang akan terdampak proyek tol Jogja-Bawen maupun Solo-Jogja-Yogyakarta Internasional Airport (YIA). “Untuk titiknya kami belum tahu, seberapa luas dan seberapa banyak SG-nya yang terdampak. Karena masih ada tahap satu pembebasan, ada juga yang belum,” tambah GKR Mangkubumi. (wia/laz)

Jogja Raya