RADAR JOGJA – Pemprov DIJ mulai menaruh perhatian serius pada maraknya aksi kejahatan jalanan di DIJ. Di antaranya dengan menggodog program pembinaan dan pendampingan terhadap pelaku kejahatan jalanan. Langkah pertama mengajak mantan pelaku kejahatan jalanan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIJ Erlina Hidayati mengatakan, sasaran program ini adalah, baik yang sudah menjadi pelaku maupun anak yang berpotensi melakukan kejahatan. Beberapa yang disasar adalah mereka yang melakukan kejahatan jalanan, seperti anak geng jalanan, atau sudah menjurus mau melakukan. “Kami bina bakat minatnya. Bukan lalu kami berharap mereka bisa sangat baik memainkan karya tapi dalam rangka kita mendampingi agar mereka dapat merubah perilaku,” jelasnya usai rapat bersama Gubernur DIJ membahas kejahatan jalanan di DIJ, Rabu (6/4).

Ia menyebut program yang digagas tergolong baru dan masih dalam tahap penyempurnaan. Program diharapkan menjadi salah satu solusi dalam menangani aksi kejahatan jalanan. Melalui program ini, setiap anak akan dibina dan dikembangkan bakat dan minatnya. “Penanganannya tidak semudah yang dibayangkan karena mereka juga hanya mau didampingi oleh orang yang mereka percaya. Jadi memang kami punya rekan eks (pelaku) juga yang sudah taubat yang membina mereka,” jelasnya.

Di sisi lain, untuk membangun kepercayaan terhadap pelaku kejahatan jalanan, dikatakan mantan Kepala Balai Pelayanan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIJt itu tidak akan mudah. Oleh sebab itu pihaknya akan melibatkan mantan pelaku klithih yang sudah bertaubat. Sejuah ini, ia menyebut jumlah partisipan dalam program tersebut masih minim. Pasalnya masih digodog dan terus disempurnakan. “Yang baru kami lakukan sedikit dulu karena harus memenuhi kurikulum, syarat, dan sebagainya. Harapannya tahun depan berikutnya sudah lebih banyak karena memang harus spesifik sekali,” imbuhnya.

Sekprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji mengatakan, penanganan kejahatan anak harus dilakukan secara serius. Hal ini bukan hanya menyangkut keamanan namun juga masa depan bangsa.”Gubernur minta agar menangani dengan serius kepada kami termasuk penegakan hukum dan pembinaan pasca anak dikenai hukum,” ujarnya.

Sebagai contoh, mantan Kepala Disdikpora DIJ itu menyebut misalnya saja anak yang telah menjalani proses pengadilan dan dipenjara. Maka harus dilakukan penanganan lebih lanjut. Penangganan macam-macam karena anak melakukan kejahatan maka masuk pengadilan dan penjara anak. “Setelah penjara maka perlu penanganan. Kami diminta koordinasi penanganan usai penegakan hukum,” jelasnya. (cr4/pra)

Jogja Raya