RADAR JOGJA – Pemprov DIJ tidak melarang adanya pasar Ramadan dan sahur on the road (OTR). Hanya saja, pelaksanaan kegiatan harus menerapkan protokol kesehatan (prokes) Covid-19.

Secara khusus, tidak ada surat edaran yang dikelaurkan pemerintah provinsi terkait diperbolehkannya aktivitas saat Ramadan. Hanya saja, penyelenggara harus bertanggungjawab penuh atas kegiatan Ramadan yang dilakukan. “Kita tidak larang Pasar Ramadan, tapi tidak boleh ada kerumunan. Sik dodolan sik ngatur (Pasar Ramadan, Red),” kata Kadarmanta Baskara Aji, Sekprov DIJ saat ditemui di Kompleks Kepatihan kemarin (1/4).

Jika ditemukan masyarakat yang tidak mengindahkan prokes dan menimbulkan kerumunan, kegiatan akan dibubarkan. Oleh karena itu, dia meminta petugas satgas di setiap daerah untuk ikut mengawasi aktivitas Ramadan. “Kalau (kegiatan, Red) di masjid, ya takmir (yang membubarkan, Red). Kalau di kalurahan, ya satgas kalurahan saja,” bebernya.

Terpisah, Ketua Dewan Syuro Masjid Jogokariyan Muhammad Jazir mengaku, Kampung Ramadan Jogokariyan (KRJ) kali ini kembali dilaksanakan. Setidaknya ada 300 pedagang yang telah mendaftar untuk berjualan di KRJ. “Persiapan sudah final. Konsepnya masjid sebagai pusat kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur DIJ Hamengku Buwono X usai rapat paripuran Rabu (30/3) pun mempersilakan kegiatan Pasar Ramadan di DIJ. Seperti yang selama ini ada di Kauman, hingga wilayah kampus. “Nggak pernah ada SK-nya, silahkan saja berjualan,” ungkapnya. (cr4/eno)

Jogja Raya