RADAR JOGJA – Gubernur DIJ Hamengku Buwono X mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 9/INSTR/2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4. Ingub berlaku di seluruh kabupaten dan kota di DIJ, mulai 8 Maret hingga 14 Maret 2022.

Dalam Ingub dipertegas agar membentuk dan mengoptimalkan posko maupun satuan tugas Covid-19 tingkat kalurahan. Pengendalian dan penegakan protokol kesehatan harus dimulai pada tingkat mikro di skala rukun tetangga (RT).

“Warga masyarakat lebih dekat dengan pengurus yang berada di lingkungan terbawah yakni RT, RW dan Jaga Warga. Kearifan lokal kita di Jaga Warga, yang terlibat aktif dalam pencegahan protokol kesehatan,” ujar Koordinator Bidang Penegakan Hukum Satgas Covid-19 DIJ Noviar Rahmad kemarin (8/3).

Noviar menyebut sebanyak 1.946 kelompok Jaga Warga yang tersebar di DIJ akan dioptimalkan dalam penanganan Covid-19. Mereka akan diberi pembinaan secara tuntas. Mereka juga akan bekerjasama dengan Satlinmas.

“Kalau sudah, nanti Jaga Warga bahu membahu dengan RT, RW, dukuh. Bagaimana menyadarkan masyarakat. Yang kita push sekarang bagaimana Jaga Warga berperan aktif mengedukasi kepada masyarakat terkait Covid-19,” jelasnya.

Diharapkan dengan adanya Jaga Warga yang dinilai lebih dekat dengan masyarakat, maka penanganan Covid-19 dapat terkendali. Pasalnya, mereka lebih tahu persis siapa saja warga yang sedang sakit dan sedang melakukan isolasi mandiri (isoman).

Terpisah, Wakil Ketua DPRD DIJ Huda Tri Yudiana mengatakan pentingnya menggalakkan kembali Jaga Warga untuk fokus di lingkungan desa dan kampung. Dengan begitu aparat pemerintah dapat konsentrasi pengendalian protokol kesehatan di tempat umum.

“Dengan modifikasi metode tentunya. Bukan warga menjaga pintu masuk kampung seperti dulu, tapi dengan saling mengingatkan dan saling menjaga dalam interaksi internal warga. Aparat dan petugas konsen penegakan di tempat-tempat umum,” tegasnya.

Huda juga menegaskan agar berbagai pertemuan, perkumpulan, acara warga juga harus diperketat pengawalannya. Jaga Warga harus berperan aktif mengingat mereka lebih dekat dengan masyarakat.

Sementara itu, Sekprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji mengatakan, kenaikan level PPKM di DIJ karena tren kasus Covid-19 masih tinggi. Ditambah bed occupancy rate (BOR) atau angka keterisian tempat tidur di rumah sakit rujukan juga masih tinggi.

“PPKM level 4 ini jadi peringatan yang perlu kita perhatikan. Memang kondisinya begitu menurut kemenkes terkait BOR dan kasus terkonfirmasi positif,” ujarnya.

Aji menyebut PPKM level 4 baru sekali diberlakukan di DIJ sejak pandemi Covid-19. Dia mengaku pemprov kesulitan mengatur mobilitas masyarakat. Terlebih pemerintah pusat menetapkan aturan perjalanan transportasi umum seperti pesawat, kereta api (KA), kapal api dan bus tidak wajib membawa hasil negatif Covid-19 tes antigen maupun PCR bila sudah dua kali divaksinasi.

Oleh sebab itu, yang bisa dilakukan Pemprov DIJ dengan menerapkan Perda Penanggulangan Covid-19 untuk mendisiplinkan protokol kesehatan. Sebab ada sanksi yang diterapkan bagi pelanggar.

“Perda hari ini sudah saya undangkan. Begitu diundangkan, nanti biro hukum memberikan nomor untuk diterapkan. Ada sanksi bila nantinya muncul pelanggaran prokes,” jelasnya. (cr4/laz)

Jogja Raya