RADAR JOGJA – Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Sri Sultan Hamengku Bawono ka 10 (HB ka 10) tanggapi penutupan akses jalan Pantai Watu Kodok, Tanjungsari, Kemadang Gunungkidul. Penutupan dilakukan oleh Panitikismo Keraton, Jumat (25/2). Berlangsung dengan melibatkan pihak kepolisian.

HB ka 10 tak mengetahui secara detil penutupan tersebut. Hanya saja jika oleh Keraton, dia menjelaskan terkait permasalahan legalitas. Diketahui kawasan tersebut memang berstatus sultan ground milik Keraton Jogjakarta.

“Watu Kodok mana to, masalah tanah sing ngerti Mangkubumi (GKR Mangkubumi) itu saya enggak tahu. Mungkin ada masalah, kalau ora, ora mungkin (ditutup),” jelasnya ditemui Selasa (1/3).

Terkait perijinan penggunaan sultan ground, HB ka 10 juga belum mengetahui. Ini karena seluruh perijinan tanah kasultanan menjadi tanggungjawab Panitikismo. Pengurus sebelumnya adalah almarhum KGPH Hadiwinoto.

“Ada izin enggak, saya kan enggak tahu. Urusan dia Mangkubumi (GKR Mangkubumi) yang ganti Mas Hadiwinoto (KGPH Hadiwinoto),” katanya.

Terkait penggunaan tanah milik keraton, HB ka 10 sejatinya tidak mempermasalahan. Selama mengajukan ijin ke pihak Keraton Jogjakarta. Termasuk penggunaannya sebagai lokasi wisata atau sumber ekonomi bagi masyarakat.

Diketahui saat ini kawasan tersebut terkenal sebagai Pantai Watu Kodok. Penutupan jalan merupakan salah satu akses menuju lokasi wisata. Sebidang tanah tersebut juga berstatus sultan ground.

“Ya semua izin to, nek ora kan nyerobot tanah orang lain to. Sebetulnya kalau diomongke gitu kan kasar. Mestinya ya memahami karena bukan milik dia, kalau milik dia ya enggak apa-apa. Kalau bukan, ya seizin yang punya tanah itu kan sudah logikanya kan gitu,” ujarnya.

HB ka 10 menuturkan upaya penutupan bisa jadi sebagai menjaga aset keraton. Termasuk jika ada upaya pengambil alihan status tanah. Kasus penyerobotan tanah keraton, lanjutnya, sudah kerap terjadi di Jogjakarta.

Nek wes ilegal ojo dipindahke. Sekarang modelnya SG (Sultan Ground) dipindah letter c ben iso didol. Perilaku gitu kita juga tahu kok,” katanya.

Disinggung tentang adanya langkah hukum, HB ka 10 seakan mengamini. Terlebih jika penyerobotan aset semakin marak terjadi. Sehingga solusi satu-satunya dengan menempuh jalur hukum.

“Ya banyak (kasus serobot tanah), sekarang tak gowo ke pengadilan ora. Alesane sudah ada notaris, wong dipindahke ning c (letter c). Kita tau permainan gitu siapa juga kita tahu,” ujarnya. (dwi)

Jogja Raya