RADAR JOGJA – Sejumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) Malioboro lintas paguyuban mendatangi kantor DPRD Kota Jogja, Senin siang (17/1). Tujuannya untuk menyampaikan aspirasinya terkait rencana relokasi PKL Malioboro. Kehadiran para PKL disambut langsung Ketua DPRD Kota Kogja Danang Rudyatmoko.

Danang mengatakan pihaknya akan membentuk panitia khusus. Fungsinya untuk menangani persoalan penataan PKL di Malioboro yang akan disahkan melalui rapat paripurna. Danang tak menampik proses relokasi PKL Malioboro dinilai terlalu cepat.

“Sosialisasi minim, lalu pendataan juga belum menyeluruh. Pemkot harus buka ruang dialog karena Malioboro banyak yang punya kepentingan, tidak hanya PKL. Mengharapkan pemikiran secara komprehensif bisa diambil oleh Pemerintah Kota,” jelas Danang ditemui di kantor DPRD Kota Jogja, Senin (17/1).

Danang meminta pimpinan dan anggota tim panitia khusus untuk membuat jadwal pertemuan. Khususnya antara PKL Malioboro dengan pihak eksekutif atau dalam hal ini Wali Kota Jogja. Guna merundingkan jalan terbaik bagi PKL dan kebijakan penataan.

“Kami juga berencana audiensi ke jajaran Pemprov DIJ. Terutama yang bertanggungjawab atas kebijakan relokasi PKl di Malioboro,” katanya.

Disatu sisi Danang juga meminta PKL lebih bijak. Terlebih jika kebijakan relokasi Malioboro telah final. Hanya saja setidaknya ada jalan tengah atas program tersebut. Sehingga keinginan para PKL tetap terakomodir jika relokasi sudah berjalan.

“Kebijakan apa yang akan diambil kita harus taat, harus secara taat mengikuti apa yang jadi garis kebijakan meskipun di tengah-tengah itu ada pil pahit yang harus kita telan,” ujar Danang di sela-sela audiensi.

Sementara itu Ketua Koperasi Paguyuban Pedagang Kaki Lima Yogyakarta (PPKLY) Wawan Suhendra menegaskan pihaknya beserta PKL Malioboro lainnya tak menolak relokasi. Hanya saja ada penundaan waktu. Para PKL mengajukan dispensasi waktu antara satu hingga tiga tahun kedepan.

Pertimbangan penundaan waktu relokasi adalah alasan ekonomi. Pasca pandemi Covid-19, roda perekonomian belum stabil. Kondisi ini dirasakan oleh mayoritas PKL Malioboro. Adanya penundaan dapat menjadi jeda para PKL untuk terlebih dahulu menabung.

“Kami minta ditunda sampai ekonomi ini mulai pulih. Disana juga belum tentu langsung laku. Kami perlu adaptasi untuk mencari pasar yang baru lagi. Inilah yang dikhawatirkan teman-teman,” kata Wawan usai audiensi.

Wawan menjelaskan, sebelumnya jajaran Pemprov DIJ menginformasikan relokasi berlangsung 22 Januari 2022. Diawali dengan wilujengan atau syukuran di dua lokasi shelter PKL Malioboro yang baru. Tepatnya di bekas lahan kantor Dinas Pariwisata DIJ dan bekas gedung Bioskop Indra.

Agenda berlanjut pada 22 hingga 31 Januari 2022. Para pengurus paguyuban dan koperasi diminta untuk melakukan konsolidasi kepada para anggotanya. Terkait dengan persiapan relokasi para PKL ke tempat yang baru.

“Pelaksanaan 1 hingga 7 Februari boyongan dari tempat lama ke tempat baru. Tanggal 8 Februari kalau masih ada yang jualan akan ditindak tegas petugas gabungan,” ujar Wawan. (co1/dwi)

Jogja Raya