RADAR JOGJA – Penataan Malioboro yang membawa konsekuensi merelokasi seluruh pedagang kaki lima (PKL), masih menimbulkan polemik. Kebijakan relokasi dinilai tidak ada transparansi, keterbukaan, dan mengabaikan partisipasi masyarakat dalam perencanaan hingga pelaksanannya.

Melihat kondisi ini, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jogja membuka rumah aduan untuk para pedagang yang terdampak relokasi. Staf Divisi Penelitian LBH Jogja Era Hareva mengatakan, rumah aduan ini dibuka setiap pekan kepada para pedagang yang merasa dirugikan dengan kebijakan Pemprov DIJ bersama Pemkot Jogja.

Para pedagang bisa datang dan LBH akan melakukan advokasi terhadap aduan yang masuk. “Prinsipnya, rumah aduan kami membuka ruang seluas-luasnya bagi para PKL untuk menyampaikan aduan. Aduan juga sudah masuk ke kami,” kata Era kepada wartawan di kantor LBH Jogja, kemarin (11/1).

Ia menjelaskan rencana relokasi itu tidak berpegang pada tiga hal. Ini yang mendorong lembaganya membuka ruang bagi PKL. Di antara tiga hal itu, kejelasan tujuan yang seharusnya pemprov menyampaikan urgensi relokasi sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi para PKL. Kedua, tidak adanya keterbukaan. Masyarakat tidak diberi kesempatan terlibat secara langsung mulai tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Baik pihak yang beraktivitas di sana, akademisi, dan budayawan.

Selain itu mengabaikan aspirasi kebutuhan dan harapan dari para PKL. Pola ekonomi rakyat yang dilakukan PKL sejak lama bisa berpotensi mempengaruhi pendapatan mereka ketika berpindah. “Kami menyayangkan kebijakan pemprov mengabaikan beberapa hal itu,” ujarnya.

Sejatinya, mereka terutama para PKL penting dilibatkan. Apalagi, besarnya nama Malioboro tak terlepas karena kontribusi dari pedagang, becak hingga andong di sana. “Identitas sosial budaya Malioboro bisa saja hilang dengan relokasi. Karena ikon Malioboro dengan PKL di sepanjang jalan itu sudah dikenal,” jelasnya.

Menurutnya, kebijakan relokasi itu sangat tergesa-gesa. Terlebih rencana relokasi dilakukan saat pandemi Covid-19 belum usai. Kondisi ekonomi para pedagang masih terpuruk dan belum pulih. Sehingga, pemindahan dinilai kurang tepat saat PKL masih berusaha memperbaiki perekonomiannya.

“Kalaupun itu beralasan untuk mengajukan Malioboro sebagai sumbu filosofi ke UNESCO, tentu dikonferensi UNESCO tidak mensyaratkan kalau sumbu filosofi sebagai cagar budaya tak benda harus terbebas dari aktivitas ekonomi,” terangnya.

Oleh sebab itu, LBH melihat kondisi ini ada potensi pelanggaran administrasi. Seperti pelanggaran hak hidup yang diatur dalam Pasal 28 A UUD 1945. Selain itu hak penghidupan yang layak diatur dalam Pasal 9 UU Nomor 39/1999 tentang HAM.

Adapun potensi pelanggaran standar penghidupan yang layak, diatur dalam Pasal 11 (1) Konvenan Ekonomi Sosial Budaya yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 11/2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya.

“Kami mendesak pemerintah membuka seluas-luasnya partispasi masyarakat dalam rencana relokasi ini. Dan, menunda atau menghentikan relokasi dan meninjau ulang kebijakan tersebut,” tambahnya.

Pemprov dan pemkot pun didesak untuk memperhatikan nasib pedagang ke depan. Harus memberi pemenuhan terhadap hak ekomomi warganya sendiri. “Termasuk pemerintah harus hadir dan memberi perlindungan bagi PKL terhadap isu relokasi ini,” tandas Era.

Seorang PKL, Supriyati (38) mengatakan, tidak ada penolakan dengan kebijakan relokasi. Hanya rencana itu terkesan terburu-buru sejak awal adanya sosialisasi. Ia merasa kecewa karena pemerintah tidak transparan dengan rencana semua ini.

“Kami berharap menunda dulu, hingga kami siap mental dan finansial. Kecewa rasanya setelah kami berusaha mengembalikan ekonomi karena pandemi, malah diminta segera pindah,” katanya.

Sejauh ini ia mengaku juga belum mendapat kepastian akan dipindah ke eks gedung Bioskop Indra atau bekas Kantor Dinas Pariwisata DIJ. Tetapi harapannya bangunan untuk berjualan bisa bersifat permanen dan layak ditempati. “Setidaknya seperti itu, yang spesifik dan pernah disodorkan pemerintah. Jadi permanen,” ujarnya. (wia/laz)

Jogja Raya