RADAR JOGJA – Pemprov DIJ tetap melakukan relokasi terhadap pedagang kaki lima (PKL) kawasan Malioboro. Dua lokasi dipastikan siap menampung ribuan PKL. Tepatnya di bekas gedung Bioskop Indra dan lahan bekas Kantor Dinas Pariwisata DIJ.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIJ Srie Nurkyatsiwi memastikan seluruh sarana dan prasarana siap. Pihaknya telah menata secara bertahap. Siwi, sapaannya, juga telah berkoordinasi dengan Pemkot Jogja. Kaitannya kesiapakan dua tempat relokasi.

“Rencananya mulai Januari ini. Untuk bekas gedung Bioskop Indra telah siap untuk digunakan. Lalu yang di bekas lahan Dinas Pariwisata juga sudah selesai pembangunannya,” jelasnya dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (4/1).

Walau begitu, tetap ada pekerjaan rumah yang belum rampung. Terutama untuk ketersediaan jaringan listrik, internet dan air bersih. Kebutuhan ini tak hanya untuk para PKL tapi juga pengunjung yang datang.

Terkait pembagian, Siwi juga telah berkoordinasi dengan Pemkot Jogja. Untuk kemudian diteruskan ke perwakilan komunitas di Malioboro. Dia memastikan porsi di dua lokasi relokasi seimbang. Masing-masing tersedia unsur kuliner, komiditi kering maupun basah.

“Pasti ada (sosialisasi). Jadi pasti bicaranya bagaimana budaya, bagaimana atraksi yang ada di sana. Bagaimana sirkulasi atau transportasi, jadi tidak hanya bicara Dinas Koperasi tapi bicara Pemda yang pastinya siapapun lebih OPD ataupun lintas wilayah,” kata Siwi.

Dihubungi terpisah, Ketua Paguyuban Pedagang Malioboro Tri Dharma Rudiarto meminta relokasi ditunda. Setidaknya kebijakan ini baru berjalan pasca Lebaran 2022. Alasannya agar memiliki tabungan saat proses adaptasi perpindahan ke lokasi baru.

Rudiarto meyakini roda perekonomian tidak langsung hidup. Ini karena perlu ada penyesuaian baik oleh pedagang maupun pembeli. Selain itu juga agar saat sepi para pedagang telah memiliki cadangan tabungan.

“Teman-teman harus menyiapkan segala sesuatu termasuk mental karena akan menempati hal yang nuansanya baru,” ujar Rudiarto.

Rudiarto juga sempat melihat fasilitas di dua lokasi relokasi. Hasilnya belum sepenuhnya lengkap dan ideal, khususnya di bekas lahan Dinas Pariwisata DIJ. Belum adanya pintu akses timur dari jalan Mataram. Hingga batas antar lapak yang belum terpasang.

Hingga saat ini tercatat terdapat 920 lapak anggota Paguyuban Tri Dharma. Seluruhnya akan ditempatkan di gedung bekas Dinas Pariwisata DIJ. Dari total tersebut ada 14 lapak yang tidak terakomodir karena secara organisasi dan kegiatan tidak aktif lama. Meski masih tercatat sebagai anggota.

“Masih ada kekhawatiran adanya PKL baru diluar anggota paguyuban. Kalau keluasan, walaupun tidak sama dengan selama ini di lorong karena keterbatasan lahan, kami bisa menerimanya. Harapannya shelter sesuai harapan ketika menepati di lorong,” kata Rudiarto. (co1/dwi)

Jogja Raya