RADAR JOGJA – Pemprov DIJ mengucurkan bantuan keuangan khusus (BKK) untuk kepada ratusan Kalurahan dan Kelurahan di Jogjakarta. Total dana yang turun mencapai kisaran Rp. 98 Miliar. Bersumber dari Dana Keistimewaan (Danais) DIJ.

Paniradya Pati Kaistimewaan Aris Eko Nugroho menuturkan setiap Kalurahan dan Kelurahan mendapatkan jatah yang berbeda. Proses penyaluran dana juga memiliki mekanisme yang berbeda. Ini karena Kelurahan berada di wilayah perkotaan.

“Untuk kalurahan dan kelurahan kurang lebih sebanyak Rp 98 miliar. Presentasenya 7 persen dari total Danais. Kalau BKK untuk kabupaten dan kota kurang lebih 27 persen dari Danais,” jelasnya ditemui di Bangsal Kepatihan Pemprov DIJ, Senin (27/12).

Aris menjelaskan ada perbedaan mekanisme pemberian BKK. Untuk Kalurahan, penganggaran langsung di Kalurahan. Sementara untuk Kelurahan berada di di Kemantren setempat.

Kebijakan ini sendiri telah tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DIJ Nomor 37 Tahun 2021. Didalamnya berbicara tentang 11 kebijakan strategis gubernur. Terkait pemanfaatan anggaran BKK.

“Memang ada perbedaan kalau Kalurahan anggaran berada di kalurahan, tapi kalau kelurahan anggaran di kemantren. Untuk kelurahan baru dimulai pada tahun anggaran 2022 ini,” katanya.

Setiap Kalurahan maupun Kelurahan, lanjutnya, memiliki wewenang pemanfaatan anggaran BKK. Hanya saja dia berpesan tidak perlu memaksakan diri. Penggunaan BKK harus sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Stretegi ini untuk menghindari pemanfaatan BKK yang tak optimal. Dalam artian tidak sesuai dengan peruntukan. Seperti mengejar kategori kalurahan mandiri budaya meski belum berkompeten.

“Semua potensi desa bisa diangkat, kami akan melihat dari sisi proposal. Angkat dan manfaatkan untuk potensi yang ada, jangan paksanan diri,” pesannya.

Aris juga memaparkan pembagian BKK tak mungkin rata. Ini karena potensi dan capaian kinerja setiap wilayah berbeda. Apabila kinerja baik maka anggaran juga bertambah.

Dia mencontohkan ada satu wilayah yang mendapatkan Rp. 2,7 Miliar. Ini karena wilayah tersebut memiliki dua predikat. Tepatnya sebagai kalurahan mandiri budaya dan kategori balai budaya.

“Tahun lalu tidak semua mendapatkannya dari total sebanyak 392 tetapi yang cair hanya 391. Tahun ini kalurahan kurang lebih yang dapat 301 dengan  papan penanda keistimewaan. Kedua di padat karya Jogja Istimewa ada 104 kalurahan dan kelurahan ada 6,” ujarnya. (dwi)

Jogja Raya