RADAR JOGJA – Gubernur DIJ Hamengku Buwono X (HB X) mengaku tak mempermasalahkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 3 selama libur Natal dan Tahun Baru (nataru). Menurutnya kebijakan ini justru membantu pemerintah daerah. Terutama dalam mengendalikan kerumunan di tempat wisata.

Raja Keraton Ngayogyakarta ini memastikan jajarannya tetap berpegang pada aturan pemerintah pusat. Baginya kebijakan ini bukan bertujuan menghalangi mobilitas para wisatawan. Cenderung menata agar tak muncul kasus hingga klaster Covid-19 dari sektor wisata.

“Ya enggak apa-apa, dengan (PPKM) level 3 berarti kita kembali memberikan pengetatan. Tidak perlu khawatir, apapun pengetatannya walaupun mundur ke level 3,” jelasnya ditemui di Kompleks Kepatihan Pemprov DIJ, Kamis (25/11).

HB X berpesan agar warga berperan aktif dalam mengendalikan persebaran Covid-19. Setidaknya mampu membuat angka kasus harian tidak melonjak. Seperti yang tercatat pada data Satgas Penanganan Covid-19 Pemprov DIJ terkini.

“Kalau saat ini bisa mengendalikan jadi tetap mendatar mau masuk nataru ya datar. Tapi kalau sekarang naik, perlu waktu 2 minggu untuk menurunkan. Kalau naiknya gampang tapi menurunkannya yang susah,” katanya.

Seluruh kabupaten dan kota di Jogjakarta telah menyiapkan skenarionya masing-masing. Terutama Kabupaten Bantul dengan dominasi wisata alam. Salah satu yang kerap menimbulkan kerumunan adalah destinasi wisata di wilayah pesisir pantai selatan.

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menegaskan tak akan menutup destinasi kawasan pantai selama libur nataru. Hanya saja tetap ada upaya pengendalian agar tak muncul kerumunan. Penerapan kebijakan tertap berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui Pemprov DIJ.

“Tidak ada rencana menutup pantai, begini keputusan kami mengenai nataru tergantung perkembangan pandemi,” ujarnya.

Meski begitu dia tak menampik tetap ada evaluasi. Terutama mengacu pada perkembangan kasus Covid-19 harian. Tak hanya untuk kasus di wilayah Kabupaten Bantul tapi juga Jogjakarta bahkan secara nasional.

Halim menuturkan penyusunan kebijakan tak bisa sepihak. Penambahan kasus harian Covid-19 di Jogjakarta dan nasional tetap menjadi acuan. Setidaknya dalam menentukan arah kebijakan selama masa libur nataru.

“Apapun kondisinya akan mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam menentukan pengetatan atau kelonggaran saat nataru. Ini karena acuannya itu day to day, hari per hari, kondisi objektif di lapangan itu seperti apa itulah yang menentukan kebijakan yang diambil,” katanya.

Terkait keputusan final, Halim memastikan belum ada. Ini karena evaluasi harian terus berlangsung hingga puncak libur nataru. Selain itu juga mengacu pada kajian epidemiologis yang menjadin acuan bagi arah kebijakan pemerintah pusat.

“Kalau ditanya hari ini saya ya tidak tahu, tapi intinya kami siap menghadapi nataru. Tetap koordinasi, hampir seminggu sekali ada koordinasi dengan pemerintah pusat menggunakan zoom dengan Menkomarives, Menkes dan Mendagri,” ujarnya. (dwi)

Jogja Raya