RADAR JOGJA – Sekprov Pemprov DIJ Kadarmanata Baskara Aji meminta para pengelola dan pelaku wisata mempersiapkan diri secara matang. Terutama terhadap kedatangan para wisatawan ke destinasi wisata untuk libur natal dan tahun baru (nataru). Agar tetap menerapkan kebijakan sesuai dengan Instruksi Mendagri Nomor 62 Tahun 2021.

Kebijakan ini sendiri berbicara tentang pencegahan dan penanggulangan Covid-19 selama libur nataru. Beragam skema disiapkan sebagai langkah antisipasi. Termasuk implementasi ganjil genap plat nomor kendaraan di wilayah destinasi wisata.

“Iya nanti ganjil genap akan atur yang ke destinasi wisata. Akan arahkan pengunjung sisi selatan nanti ganjl, sisi utara genap. Hari berikutnya bisa bertukar, kondisional saja,” jelasnya ditemui di Kompleks Kepatihan Pemprov DIJ, Kamis (25/11).

Penerapan ganjil genap, lanjutnya, tak bisa serentak satu wilayah. Dalam artian tidak bisa seragam untuk satu wilayah di Jogjakarta secara keseluruhan. Penerapan tersebut justru akan membuat manajemen lalulintas tak berjalan.

Cara terefektif skenario lalulintas ini dengan penerapan secara parsial. Sehingga para wisatawan tetap bisa berkunjung ke destiasi wisata. Hanya saja tetap ada pembatasan dengan skema ganji genap kendaraan.

“Jadi tidak sehari genap semua, sehari ganjil semua. Ini tidak mungkin membatasi tanggal 25 Desember seperti itu,” katanya.

Mantan Kepala Disdikpora DIJ ini memastikan skenario akan dipersiapkan secara matang. Pemprov DIJ melalui Dinas Perhubungan DIJ akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Termasuk penerapan bersama Dinas Perhubungan di tingkat Kabupaten dan Kota.

“Nanti Malioboro juga akan terapkan ganjil genap. Khusus sepeda motor tidak usah, wisata ini yang mobil. Tapi keseluruhan masih dibahas sama Dishub provinsi, mengkaji pengaturannya seperti apa,” ujarnya.

Sesuai dengan ketentuan adapula pembatasan jumlah kunjungan. Berdasarkan ketentuan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 3 mencapai 50 persen. Pemantauan tentu melalui aplikasi Peduli Lindungi.

“Konsekuensi tempat wisata tidak tutup itu pembatasan 50 persen. Pelaku wisata harus patuh, kalau mbludak lebih dari 50 persen akan ditutup sementara sambil tempat itu membenahi diri. Kalau sudah siap menerima tamu akan buka lagi,” katanya.

Aji juga mengimbau agar para aparatur sipil negara (ASN) Pemprov DIJ tidak mudik selama nataru. Ini sesuai dengan kebijakan Instruksi Mendagri. Tujuannya untuk mengurangi angka mobilitas antar wilayah.

Potensi penularan Covid-19, lanjutnya, masih cukup tinggi. Terlebih jika tanpa ada pemeriksaan kesehatan dan berlanjut dengan interaksi selama mobilitas. Potensi penularan semakin tinggi saat terjadi interaksi tanpa penerapan protokol kesehatan secara tegas.

“Larangan mudik bagus, karena saat di dalam rumah yang didatangi itu sulit untuk prokes. Pasti di ruangan tidak pakai masker, lalu kapasita tempat tidiur dan kamar mandi juga kurang cukup,” ujarnya. (dwi)

Jogja Raya