RADAR JOGJA – Ketua DPD PHRI DIJ Deddy Pranowo Eryono berharap pemerintah bijak dalam menyusun poin aturan libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Diketahui bahwa pemerintah pusat menetapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 dari 24 Desember 2021 hingga 3 Januari 2022. Tujuannya mengantisipasi munculnya kasus bahkan klaster Covid-19 pasca liburan.

Deddy tak menampik kebijakan ini memberatkan para pelaku usaha. Walau begitu pihaknya juga tidak bisa menolak sepenuhnya. Terlebih tujuan dari kebijakan PPKM Level 3 saat libur Nataru sebagai pengendali kerumunan wisatawan.

“Kebijakan itu kami sudah qatam, kami menyikapi kalau menolak juga tidak bisa. Hanya meminta memohon mumpung Instruksi Mendagri belum turun, minta agar orang berpergian diperbolehkan tapi dengan prokes ketat,” jelasnya ditemui di Grand Inna Malioboro Hotel Jogjakarta, Selasa (23/11).

Dia memaparkan sejatinya pemerintah telah memiliki skenario antisipasi Covid-19 yang cukup ideal. Seperti penggunaan aplikasi Peduli Lindungi, tes swab antigen maupun swab PCR hingga capaian vaksin Covid-19. Kombinasi ketiganya, menurutnya, sudah pas dan terimplementasi dengan baik.

Pasca menggaungnya kebijakan PPKM Level 3, para pelaku usaha bidang perhotelan dan restoran ketar-ketir. Beragam rencana dan paket wisata yang telah tersusun, belum bisa terealisasi. Pihaknya masih menunggu kepastian yang terbit dalam Instruksi Mendagri.

“Menunggu Instruksi Mendagri kayak apa. Jangan sampai seperti tahun kemarin, sudah siapkan paket tapi tidak jadi. Beri kami kesempatan untuk bernafas, momentum Desember bisa bikin okupansi kami naik,” katanya.

Dia menceritakan bagaimana kebijakan pemerintah tahun lalu membuyarkan paket libur Nataru. Rencana telah tersusun rapi bahkan tingkat hunian atau okupansi di hotel mencapai 70 persen. Hingga menjelang detik-detik libur Nataru, muncul kebijakan yang baru.

Deddy berharap agar pemerintah tidak serba instan dalam menyusun kebijakan. Setidaknya ada kejelasan atas poin-poin dalam PPKM Level 3 selama libur Nataru. Terutama untuk detil pembatasan aktivitas yang berlaku bagi warga, pelaku usaha dan wisatawan.

“Uba rampe semuanya termasuk bahan baku makanan sudah siap. Reservasi sudah 70 persen di November ke Desember. Kenyataannya hanya 10 persen sehingga otomatis semua persiapann tidak terpakai dan kami merugi,” ujarnya.

Sejatinya kondisi perekonomian hotel dan restoran mulai membaik. Berdasarkan data DPD PHRI DIJ, ada peningkatann okupansi sejak 4 pekan terakhir. Lonjakan tertinggi terjadi pada Sabtu kemarin (20/11) dengan rata-rata 80 persen.

Walau begitu, angin segar ini belum sepenuhnya menyegarkan. DIbandingkan angka kerugian selama pandemi Covid-19, Deddy mengakui tak sebanding. Namun setidaknya peningkatan okupansi dapat menghidupkan kembali aktivitas perekonomian.

“Kondisi memang sudah membaik tapi PHRI belum baik-baik saja. Kami berdarah-darah selama 2 tahun terakhir, keuntungan saat ini hanya untuk membayar cicilan dan membayar gaji karyawan,” katanya.

Peningkatan okupansi juga berdampak pada sumber daya manusia perhotelan dan restoran. Sebanyak 30 persen dari total 12 ribu karyawan yang dirumahkan mulai beraktivitas kembali. Itulah mengapa Deddy berharap pemerintah juga lebih bijak dalam menyusun kebijakan PPKM Level 3.

“Pegawai yang dirumahkan sudah mulai ditarik kembali tapi belum semuanya karena koindisi belum baik-baik saja. Masih melihat situasi dan kondisi. Yang kembali kerja itu sekitar 30 persen dari yang sekitar 12 ribu dirumahkan. Ini semua dari hotel dan restoran se Jogjakarta,” ujarnya. (dwi)

Jogja Raya