RADAR JOGJA – Kepala Pusat Kajian Pembangunan Sosial (SODEC) Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fisipol UGM Hempri Suyatna menyoroti mentalitas miskin para aparatur sipil negara (ASN). Terbukti dengan ribuan nama ASN yang terindikasi menerima berbagai bantuan sosial (bansos). Baik dari program pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Hempri menilai tindakan ribuan oknum ASN ini tidaklah beretika. Saat warga kurang mampu berusaha mendapatkan bansos, para ASN menerima tanpa seleksi. Ditambah lagi, tidak mengaku karena mendapatkan bansos yang salah sasaran.

“Jika mereka sadar bahwa ini bukan hak mereka, seharusnya segera dikembalikan.  Bentuk-bentuk mentalitas miskin ini yang harus dibenahi agar program bansos juga tepat sasaran,” jelasnya dalam keterangan tertulisnya, Senin (22/11).

Idealnya, penerima bansos adalah warga yang benar-benar membutuhkan. Ditambah lagi kondisi perekonomian yang terhimpit pandemi Covid-19. Sehingga fungsinya sebagai solusi bagi warga kurang mampu lebih tepat sasaran.

Disatu sisi, para oknum ASN justru berada dalam posisi nyaman. Indikatornya adalah adanya pemasukan tetap bulanan. Terutama tergolong mampu untuk sektor ekonomi.

“Jatuhnya kurang efektif karena selain masih banyak salah sasaran, program-program bansos ini cenderung hanya menjadi pemadam kebakaran dan parsial,” katanya.

Hempri mendorong agar pemerintah daerah maupun pemerintah pusat memperbarui data. Berupa verifikasi dan validasi data kemiskinan atau data terpadu kesejahteraan sosial. Menyeleksi agar warga yang sudah mampu keluar dari data kemiskinan.

Langkah selanjutnya menyamakan data antara pemerintah pusat dan daerah. Hempri menuturkan temuan ini terkadang cukup pelik. Ini karena masing-masing pihak bertahan dengan datanya. Padahal idealnya melakukan sinkroniosasi agar lebih valid.

“Ada konflik regulasi dan minim sinkronisasi antara pemangku kepentingan. Mulai dari Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Desa, Kemensos, Kemendagri, Kemenkeu, pemerintah daerah dan sebagainya,” ujarnya.

Hempri juga menyoroti adanya politisasi bansos. Para penerima bantuan berasal dari salah satu konstituen. Ini merupakan imbas dari banyaknya pintu untuk pendataan.

“Muncul pemburu rente dalam penyaluran bansos atau politisasi bantuan sosial. Dalam perspektif agama pun, menerima sesuatu yang bukan haknya juga tidak baik,” tegasnya.

Dia memberikan sejumlah solusi atas permasalahan ini. Diawali dengan perbaikan manajemen data dan optimalisasi satu data nasional. Lalu harmonisasi dan sinkronisasi regulasi atau integrasi program-program bansos.

“Selain itu, diperlukan pula perbaikan tata kelola program dan sistem evaluasi partisipasi, pengawasan bersama masyarakat, serta perbaikan mentalitas miskin masyarakat,” katanya. (dwi)

Jogja Raya