RADAR JOGJA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Jogja tengah mengusut sejumlah perkara dugaan korupsi yang melibatkan penyelenggara negara di Kota Jogja. Setelah membongkar perkara penyimpangan pengelolaan Taman Parkir Abubakar Ali (ABA), korps Adyaksa itu diam-diam sedang mendalami indikasi pelanggaran pemanfaatan tanah negara Hotel Swiss Bell. Lokasinya di Jalan Jenderal Soedirman No. 69 Jogja.

“Kami sudah mengumpulkan data. Atau pengumpulan bahan keterangan (pulbaket),” ujar Kepala Seksi Intelejen Kejari Jogja Edius Manan SH kemarin (21/11).

Pulbaket dilakukan belum lama ini. Ditandai dengan terbitnya surat perintah tugas (Sprintug). Tim jaksa telah meminta keterangan dan klarifikasi dari sejumlah pihak. Hasilnya ada beberapa temuan. Edius enggan membeberkan secara terbuka. Namun tersirat dia mengakui banyak hal yang harus didalami lebih lanjut.

Dari penelusuran koran ini, pengumpulan data oleh tim Kejari Jogja itu tidak lepas dari adanya dugaan pelanggaran pemanfaatan tanah negara. Petunjuk awalnya diketahui dari surat Sekda Kota Jogja R. Titik Sulastri nomor 590/1165 pada tanggal 2 April 2014.

Surat yang ditandatangani Sekda atas nama wali kota Jogja itu menjelaskan pemanfaatan tanah negara. Titik menjawab surat dari Tjhin Tjong Giong yang beralamat di Jalan Sutoyo No. 5 RT 006/RW 001 Jampiroso, Temanggung, Jawa Tengah. Tjong Giong merupakan pihak swasta yang diketahui membangun Hotel Swiss Bell.

Dalam surat tersebut, Sekda mengungkapkan, pemanfaatan tanah negara untuk taman di dekat sertifikat hak guna bangunan (HGB) Nomor 246/Terban dengan surat ukur 01004/2011 terletak di Jalan Jenderal Soedirman No. 69 Terban, Gondokusuman, Jogja, harus berpedoman pada sejumlah ketentuan.

Antara lain, tanah negara yang dimohonkan benar-benar hanya difungsikan khusus untuk taman terbuka hijau tanpa bangunan permanen di atasnya seluas 2,33 x 50,6 meter persegi. Tanah negara yang difungsikan sebagai taman terbuka hijau, tidak digunakan sebagai fasilitas hotel. “Misalnya untuk parkir dan lain-lain,” tegas Titik.

Merespons surat itu, 17 bulan kemudian Tjong Giong membuat pernyataan di atas meterai. Dia menegaskan tidak akan menggunakan tanah negara seluas kurang lebih 2,33 x 50,6 meter persegi itu selain untuk taman terbuka hijau tanpa bangunan permanen di atasnya. Sesuai persetujuan wali kota Jogja nomor 590/1165 pada 2 April 2014.

“Pernyataan saya buat tanpa adanya unsur paksaan dari siapa pun dan pihak manapun juga dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya,” tulis Tjong Giong pada 1 September 2015.

Selang dua bulan kemudian, tepatnya 2 November 2015, Tjong Giong kembali melayangkan surat ke wali kota. Isinya bertolak belakang dengan surat pernyataan yang diteken di atas meterai. Dia mengajukan permohonan maaf dan mohon kebijaksanaan wali kota.

Permohonan itu diajukan Tjong Giong menyusul adanya surat Dinas Perizinan Kota Jogja nomor 640/442 tertanggal 6 Oktober 2015. Dinas Perizinan menolak izin mendirikan bangunan (IMB) Hotel Swiss Bell. Penolakan terjadi karena sebagian bangunan hotel di sisi timur lantai 2 sampai dengan lantai 5 terindikasi keluar persil selebar kurang lebih 60 cm x 6 meter di sisi depan timur depan hotel. Sebagian struktur bangunan pada lantai basement diketahui berada di persil tanah negara selebar kurang lebih 30 cm x panjang 30 meter.

“Kami atas nama PT Matratama Graha Mulia sebagai pemohon IMB yang dibangun Swiss Bell Hotel Yogyakarta mohon maaf kepada Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini Bapak Wali Kota Yogyakarta atas pelanggaran tersebut di atas,” tulis Tjong Giong yang bertindak sebagai direktur PT Matratama Graha Mulia.

Tjong Giong menjelaskan, Hotel Swiss Bell secara struktur bangunan telah mencapai 95 persen. Jika harus dibongkar bakal menyedot biaya yang sangat besar. “Bisa merusak struktur bangunan hotel secara keseluruhan,” terangnya di surat tersebut.

Karena itu, dia mengajukan permohonan kebijaksanaan kepada wali kota agar tetap dapat memanfaatkan tanah negara seluas 2,3 cm x 55 meter itu. Selain untuk taman terbuka hijau.

Tjong Giong mengajukan izin tanah negara itu sebagian digunakan untuk bangunan sisi timur lantai 2 sampai dengan lantai 5 di sisi depan timur depan hotel dan sebagian struktur bangunan lantai basement.

Meski terjadi pelanggaran, tak ada tindakan tegas dari Pemkot Jogja. Pelanggaran dibiarkan. Tidak ada perintah pembongkaran. Sebaliknya, Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti (HS) justru menerima permohonan maaf. Sekaligus memberikan kebijaksanaan seperti keinginan Tjong Giong.

Sikap itu terungkap dari jawaban wali kota melalui surat nomor X-590/095 tertanggal 3 Desember 2015. HS mengabulkan permohonan Tjong Giong. Sebagian bangunan di sisi timur lantai 2 sampai dengan lantai 5 yang lebih kurang 30 cm sepanjang 30 meter tetap diizinkan. terindentifikasi keluar dari persil hotel lebih kurang selebar 60 cm sepanjang 5 meter dan sebagian struktur lantai basement.

Wali kota bukan hanya memberikan maaf. Tapi HS secara khusus menasihati Tjong Giong terkait pemanfaatan tanah negara. “Dengan syarat ukuran tidak berubah dan tidak mengulangi pelanggaran tersebut,” pesan HS di surat tersebut.

Tidak lama setelah adanya surat wali kota itu, dinas perizinan berubah sikap. Permohonan IMB PT Matratama Graha Mulia dapat diizinkan. Izin itu diterbitkan dengan keputusan nomor 0081/GK/2016 0876/01 yang ditandatangani Kepala Dinas Perizinan Kota Jogja Heri Karyawan pada 9 Februari 2016.

Heri menuliskan konsideran memperhatikan yang menjadi pertimbangan penerbitan IMB itu. Di antaranya, poin terakhir angka 11 tertulis surat wali kota Jogja nomor: X.590/095 tanggal 03 Desember 2015 hal pemanfaatan tanah negara.

Di bagian lain, Kepala Seksi Intelejen Kejari Jogja Edius Manan menambahkan, proses pulbaket yang dilakukan jajarannya tidak dilanjutkan. Alasannya, penanganan perkara itu telah beralih ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIJ. Ini menyusul adanya laporan pengaduan (lapdu) masyarakat ke kejati.

Antara lain pengaduan disampaikan Ikatan Alumnus SMPN 8 Jogja Angkatan 1984. Surat yang dikirimkan ke kejati itu menyoal hilangnya tanah negara yang dulunya menjadi akses dari Jalan Soedirman ke SMPN 8 Jogja. Kini jalan itu berubah menjadi lantai basement Hotel Swiss Bell.

“Penyelidikan dilakukan kejaksaan tinggi. Kami siap support (mendukung, Red) data manakala diperlukan kejati,” ucap jaksa yang pernah menahan seorang bupati di daerah Natuna, Kepulauan Riau, dan anggota DPRD Jawa Tengah semasa bertugas di Kejari Mungkid, Magelang, ini.

Seorang sumber di kejati memberikan gambaran potensi kerugian negara dari pemanfaatan tanah negara tersebut. Bila harga tanah di Jalan Soedirman Jogja pada 2015 per meter Rp 50 juta dikalikan 100 meter persegi, nilainya mencapai Rp 5 miliar.

Saat ini 2021 harga tanah kemungkinan berkembang di kisaran Rp 70 juta per meter persegi. “Tinggal dikalikan. Nilainya ketemu Rp 7 miliar,” katanya. (kus/laz)

Jogja Raya