RADAR JOGJA – Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 untuk DIJ sebesar Rp 1.840.915,53. Angka ini mengalami kenaikan sebesar Rp 75.915,53 dibanding tahun 2021. Pengumuman UMP dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di DIJ dilakukan di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan, Jogja, Jumat (19/11).

HB X mengungkapkan, sesuai PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, formulasi UMP dan UMK dihitung menggunakan data yang diiris Badan Pusat Statistik (BPS). Meliputi pertumbuhan ekonomi atau inflasi, rata-rata konsumsi per kapita, banyaknya anggota rumah tangga, dan banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja.

Dengan kata lain, UMP DIJ mengalami peningkatan sebesar 4,30 persen dibandingkan 2021. Untuk sementara ini membuat DIJ tak lagi menjadi provinsi dengan UMP terendah di Indonesia. Karena besaran UMP DIJ 2022 sudah lebih besar dari UMP Jawa Tengah Rp 1.798.979. Tapi Jateng belum mengumumkan besaran UMP 2022.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur HB X juga menetapkan UMK di lima kabupaten/kota. UMK ditetapkan berdasarkan rekomendasi bupati/wali kota atas usulan Dewan Pengupahan kabupaten/kota. Rinciannya, Kota Jogja sebesar Rp 2.153.970 atau naik sebesar Rp 84.440 (4,08 persen). Kabupaten Sleman, UMK yang ditetapkan menjadi Rp 2.001.000 atau naik Rp 97.500 (5,12 persen).

Untuk Kabupaten Bantul mengalami kenaikan sebesar Rp 74.388, sehingga UMK 2022 menjadi Rp 1.916.848 atau naik 4.04 persen. Kemudian Kulonprogo besarannya Rp 1.904.275 atau mengalami kenaikan Rp 99.275 atau setara dengan 5,50 persen.

Adapun Gunungkidul menjadi wilayah dengan penambahan UMK tertinggi yakni mencapai 7,34 persen atau sebesar Rp. 130.000. Sehingga UMK Gunungkidul tahun 2022 sebesar Rp 1.900.000.

Gubernur HB X juga menegaskan, para pengusaha atau perusahaan di DIJ kini tak diizinkan menangguhkan pembayaran gaji kepada pekerja sesuai ketentuan upah minimum. Selain itu, pengusaha juga dilarang keras membayar gaji pekerjanya di bawah standar upah yang ditentukan.

“Jadi di dalam keputusan gubernur, sesuai dengan peraturan-perundangan yang ada, kami menerbitkan SK Gubernur. Tapi di bawahnya ada klausul (upah) tidak boleh ditangguhkan,” kata bapak lima puteri yang juga raja Keraton Jogja ini.

Dikatakan, jika ada pengusaha atau perusahaan yang melanggar maka dapat dikenai sanksi sesuai yang diatur dalam UU. Jika mengacu Pasal 88 Nomor 63 UU Cipta Kerja, pengusaha dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama empat tahun hingga denda maksimal Rp 400 juta.

Menanggapi keputusan besaran UMP DIJ 2020 ini, Sekjen DPD KSPSI DIJ Irsad Ade Irawan menyatakan dengan tegas menolak UMP DIJ 2022. Ia menyebut, pihaknya kecewa berat dengan penetapan UMP DIJ 2022. Kenaikan UMP yang tak signifikan jadi penyebabnya.

“Kenaikan UMP yang tak signifikan adalah sesungguhnya cerita lama yang terus berulang-ulang. Di mana justru upah buruh tak pernah istimewa di provinsi yang menyandang predikat istimewa ini,” katanya.

Irsad juga merasa upah murah yang ditetapkan berulang-ulang senantiasa membawa buruh pada kehidupan yang tidak layak dari tahun ke tahun, karena upah minimum tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL). KSPSI menilai, seharusnya kenaikan UMP di DIJ tahun ini lebih dari lima persen.
“Kenaikan upah yang hanya secuil itu merupakan bentuk ketidakpekaan terhadap kesulitan dan himpitan ekonomi buruh di tengah pandemi Covid-19,” lanjutnya.

Irsad juga menyatakan penetapan UMP DIJ 2022 tidak demokratis. Karena menghilangkan peran serikat buruh dalam proses penetapan UMP. “Ini sebagai akibat penetapan upah menggunakan rumus atau formula yang tak berbasis survei KHL dan angka-angka yang sudah ditetapkan BPS,” tandasnya. (kur/laz)

Jogja Raya