RADAR JOGJA – Aktivitas penambangan pasir di Kali Progo dikhawatirkan berdampak pada jembatan penghubung antarwilayah. Karena proses penambangan kini menggunakan alat sedot yang lokasinya berada di dekat tiang penyangga jembatan.

Hal itu pula yang dikeluhkan Paguyuban Masyarakat Kali Progo (PMKP) terkait penambangan di di Dusun Jomboran, Dusun Nanggulan Kalurahan Sendangagung Kapanewon Minggir, Sleman dan Dusun Pundak Wetan, Dusun Wiyu, Kalurahan Kembang, Kapanewon Nanggulan, Kulonprogo, saat melakukan audiensi dengan anggota DPD RI di Kantor DPD RI Perwakilan DIJ, Sabtu (20/11). Hadir tiga senator asal DIJ, yaitu GKR Hemas, Afnan Hadikusumo dan Hilmy Muhammad.

Perwakilan PMKP Sarjono menyebut dampak penambangan pasir Kali Progo di wilayahnya, di Wiyu, Kembang, Nanggulan, Kulonprogo sudah berdampak asatnya sumur warga. Sebelumnya, selama setahun warga juga harus mengendapkan air hingga seminggu sebelum dipakai. “Itu setelah mulainya penambangan pasir dengan alat berat, bahkan kini dengan alat sedot, ” katanya.

Penggunaan alat sedot, lanjutnya, juga berdampak pada tiga jembatan yang melintas di atas Kali Progo. Dia menyebut jembatan Kreo di Minggir, Jembatan Ngapak di perbatasan Moyudan-Nanggulan dan Jembatan Puru di Nanggulan pondasinya terancam. Karena penambangan yang makin dekat jembatan. Serta penggunaan alat sedot. “Dulu pakai alat berat, setelah tidak menjangkau, sekitar 2018 mulai pakai alat sedot, yang jangkauannya ke dalam bisa sampai 8-10 meter,” jelasnya.

Ketua PMKP Iswanto menambahkan, penambangan dengan alat berat yang dilakukan dua perusahaan di Kali Progo dilakukan tanpa sosialisasi. Tapi perusahaan mengklaim sudah mengantongi izin. Tapi, lanjut dia, belum pernah menunjukkan izin ke warga. Ketika hal itu diprotes, warga justru dikriminalisasi dengan dilaporkan ke Polres Sleman.

Menanggapi hal itu GKR Hemas mengaku sudah mengecek dampak penambangan pasir di Kali Progo. Sama dengan warga, dia menemukan dampak penambangan pasir dengan alat berat pada jembatan penghubung antarwilayah. “Saya nengok beberapa bulan lalu karena dampak jembatan bermasalah di jalan penghubung Bantul-Kulonprogo, nambang pasirnya di dekat penyangga jembatan, kalau gogos bisa ambrol jembatannya,” katanya.

Dengan tegas meminta semua penambangan pasir dengan alat berat maupun alat sedot dihentikan. Hemas mengaku menghitung sendiri, dengan menggunakan alat sedot, hanya butuh waktu kurang dari 20 menit untuk memenuhi satu truk pasir. “Warga sekitar dulunya juga penambang pasir, tapi kalah bersaing kalau dengan alat berat,” tuturnya.

Hemas pun mengaku akan mengecek terkait perizinan perusahaan yang menambang di sana. Diakuinya, kegiatan pertambangan pasir di DIJ tidak lepas dari peliknya permasalahan, di antaranya permasalahan perijinan dan transparansi pemberian izin operasional produksi, kerusakan lingkungan hidup, serta tata kelola tambang itu sendiri. Permasalahan ini lah yang menjadi pertimbangan penutupan 14 lokasi tambang pasir di hulu Sungai Gunung Merapi oleh Gubernur DIJ pada September yang lalu. “Izinnya bisa saja diterbitkan pusat, seperti di Merapi itu izinya habis September baru mengurus izin lagi,” ungkapnya.

Sedang Afnan mengatakan, terkait pengaduan warga ke Polres Sleman, bisa menyampaikan surat ke Kapolri agar bisa ditindaklanjuti, dengan melampirkan surat dan bukti-bukti. Hilmy juga menjanjikan akan mengecek perizinan perusahaan yang melakukan penambangan pasir di Kali Progo. (pra)

Jogja Raya