RADAR JOGJA – Sekprov Pemprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji memastikan upah minimum provinsi (UMP) Jogjakarta 2022 naik. Ini karena dua indikator mengalami peningkatan ke arah positif. Diantaranya pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah.

Mantan Kepala Disdikpora DIJ ini juga menjabarkan penyebab kenaikan UMP. Merupakan dampak dari penerapan rumusan Undang-Undang Cipta Kerja. Meski tercatat Jogjakarta tetap memiliki UMP terendah di seluruh Indonesia.

“Rendah, dulu-dulunya itu tapi kalau rumusan sekarang bagus. Kalau dulu yang dipakai pertumbuhan ekonomi nasional, inflasi juga nasional. Jadi ya tetap dinomor 34 terus. Kalau sekarang sangat mungkin menyalip daerah lain,” jelasnya ditemui di Kompleks Kepatihan Pemprov DIJ, Kamis (18/11).

Aji memaprkan saat ini acuan yang digunakan sangatlah relevan. Pertumbuhan ekonmi daerah dan inflasi daerah lebih tepat untuk merumuskan UMP. Sementara era sebelumnya, acuan yang digunakan mengacu pada nasional.

Dengan mengacu pada perkembangan daerah, maka penyusunan UMP diklaim lebih efektif. Dapat merumuskan apakah naik atau tetap. UMP Jogjakarta meningkat karena dua faktor mengalami pertumbuhan yang signifikan.

“Kalau kenaikan bisa kita lihat karena saat ini berdasarkan pertumbuhan ekonomi atau inflasi, pilih yang paling besar 4,6 persen. Ini dari pertumbuhan ekonomi kalau inflasi kita 1,5 persen,” katanya.

Hanya saja dia belum bisa membeberkan besaran kenaikan. Dia menjanjikan pengumuman kenaikan UMP berlangsung Jumat (19/11). Bersamaan dengan telah ditandatanganinya surat keputusan (SK) dari Gubernur DIJ.

Tak hanya UMP, Pemprov DIJ juga akan mengumumkan besaran upah minimum kabupaten dan kota (UMK). Sejatinya untuk UMK memiliki batas waktu hingga 30 November 2021. Hanya saja momentum pengumuman memang bersamaan dengan UMP.

“UMP itu batas waktunya tanggal 21 November, itu kan hari Minggu, libur, jadi besok Jumat. Nanti sekalian bersamaan dengan UMK,” ujarnya.

Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIJ Irsyad Ade Irawan menolak perumusan UMP 2022. Bahkan saat rapat penetapan UMP 2022 DIJ, pihaknya memilih walk out (WO). Penyebabnya adalah penggunaan UU Cipta Kerja sebagai perumusan UMP.

Irsyad menegaskan KSPSI menolak keberadaan UU Cipta Kerja. Terlebih saat ini pihaknya juga tengah mengajukan gugat ke Mahkamah Konstitusi. Dia berharap UU Cipta Kerja masih bisa dibatalkan.

“Perumusannya itu tidak ada survei. Dewan pengupahan tinggal menambah, mengurang, dan membagi. Kalau seperti itu dewan pengupahan mending dibubarkan saja. Yang ngitung itu PNS di Disnakertrans pakai kalkulator, ditambah, dikurang kemudian diumumkan,” katanya.

Penerapan UU Cipta Kerja dan PP Nomor 36, menurutnya, tak lebih baik dari PP 78. Pada pasal yang lama kenaikan upah buruh berkisar 6 hingga 7 persen. Sementara dalam UU Cipta Kerja kenaikan hanya 3 hingga 4 persen.

KSPSI mendorong Pemprov DIJ mengacu pada standar minimum kehidupan hidup layak (KHL). Menurutnya, rumusan tersebut lebih manusiawi daripada UU Cipta Kerja. Sehingga dapat memperbaiki perekonomian masyarakat.

“Tuntutan kami pemerintah tak memakai aturan UU Ciptaker dan PP 36. KHL hitungan buruh di angka sekitar Rp. 2,5 Juta sampai RP. 3 Juta. Kami tetap mendesak revisi baik secara litigasi dan nonlitigasi,” tegasnya. (dwi)

Jogja Raya