RADAR JOGJA – Sekprov Pemprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji mendukung langkah pemerintah pusat atas kebijakan libur natal dan tahun baru (Nataru). Berupa penetapan semua wilayah dengan status Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3. Tujuannya agar pengendalian mobilitas manusia lebih efektif dan optimal.

Kebijakan ini dilontarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. Kebijakan berlaku untuk menghadapi masa libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Terlaksana dari 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.

“Ya apiklah, karena artinya begini, dengan level 3, daerah bisa membuat regulasi khusus untuk melakukan pengetatan agar tak terjadi konfirmasi positif (Covid-19),” jelasnya ditemui di Kompleks Kepatihan Pemprov DIJ, Kamis (18/11).

Mantan Kepala Disdikpora DIJ ini memastikan pemerintah memiliki pertimbangan matang. Termasuk evaluasi dari masa libur panjang sebelumnya. Berupa peningkatan jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 pasca liburan.

Aji memaparkan pengendalian mobilitas manusia menjadi kunci. Dengan naiknya status PPKM ke Level 3, membuat kebijakan semakin ketat. Termasuk peran mengawasi mobilitas antar daerah maupun di tempat wisata.

“Kalau pemerintah lakukan (tetapkan kebijakan PPKM Level 3), itu pertimbangan disitu. Agar bisa mengatur dengan kondisinya. (PPKM) Level 1 an level 2 itu kan tidak ada yang diatur lagi. Level 3 tidak ditutup tapi diatur,” katanya.

Dia menegaskan, jajaran Pemprov DIJ tak akan menutup tempat wisata. Kebijakan ini tidak mungkin dilaksanakan secara segera. Hanya saja, pihaknya bisa melakukan pengaturan atas mobilitas manusia.

“Kami tidak mungkin lagi menutup pariwisata, tapi kami mengatur agar tidak terjadi kerumunan. Bukan melarang tapi membatasi durasi, jumlah pengunjungnya. Jogja ini sasaran nataru, maka nanti bersama kabupaten kota melakukan pengaturan,” ujarnya. (dwi)

Jogja Raya