RADAR JOGJA – Pendamping hukum para warga binaan pemasyarakatan (WBP) Anggara Adiyaksa menuturkan korban dan saksi tindakan berlebihan oknum petugas Lapas Kelas IIA Jogjakarta terus bertambah. Berdasarkan data terakhir ada sekitar 58 orang yang terus berkoordinasi dengan timnya. Statusnya masih ada yang  WBP cuti bersyarat maupun mantan WBP.

Anggara menuturkan tidak semua korban mau mengutarakan kesaksian. Dari total tersebut hanya 23 orang yang berani bercerita. Mereka juga bersedia dimintai keterangan terkait detil dugaan kekerasan oleh oknum petugas Lapas Narkotika Pakem.

“Total 58 orang yang di grup (WhatsApp) sekitar itu. Teman-teman yang berani speak up cuma 23 orang karena mereka ketakutan. Yang menyaksikan kekejaman oknum itu istilahnya saksinya ada tapi mereka minta jangan diungkap karena sebagian masih trauma,” jelasnya ditemui di Kantor ORI DIJ, Jumat (5/11).

Tak hanya trauma, beberapa WBP cuti bersyarat juga mengaku belum berani bercerita. Ini karena adanya ancaman pencabutan cuti bersyarat. Ancaman ini sempat mencuat saat kesaksian para WBP mulai terbuka ke publik.

Anggara dan beberapa WBP cuti bersyarat sempat bertemu Kakanwil Kemenkumham DIJ Budi Argap Situngkir. Hasilnya sang kepala memastikan ancaman tersebut tak akan terlaksana. Tentunya dengan tujuan proses investigasi berjalan dengan netral dan terbuka.

“Kakanwil menyampaikan ke kami tidak akan melakukan langkah itu tapi segala kemungkinan bisa terjadi. Jadi kami melakukan antisipasi. Jadi kami lakukan BAP hari ini, supaya menegaskan bahwa apa yang kami sampaikan itu benar dan itu sudah diakui dan sudah ada temuan,” katanya.

Dalam kesempatan ini Anggara menegaskan para WBP dan mantan WBP tak menyerang insitusi. Para pelapor justru mendukung program pembinaan yang telah berjalan. Sasaran mereka adalah para oknum yang melakukan tindakan dugaan kekerasan di dalam Lapas Narkotika Pakem.

Pelaporan, lanjutnya, sudah sesuai dengan konstitusi. Diawali dengan aduan ke ORI Jogjakarta. Untuk kemudian ditindalanjuti dengan agenda pemeriksaan. Hingga akhirnuya dituangkan dalam berkas acara pemeriksaan (BAP).

“Di Lapas itu masih banyak orang yang baik. Jadi gara-gara seglintir oknum ini menjadi rusak nama baik lapas. Jadi kami juga tidak ingin diputarbalik ya. Kami ingin meluruskan bahwa sekali lagi kami tidak pernah ingin menyerang lapas atau Kemenkumham, yang kami serang adalah oknum dalam lapas tersebut,” ujarnya.

Upaya pendampingan tak hanya terhenti kepada ORI DIJ. Anggara juga berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Tujuannya agar perlindungan terhadap WBP maupun mantan WBP atas kesaksiannya lebih maksimal.

“Sudah koordinasi dan sedang melengkapi sejumlah persyaratannya. Pertimbangannya karena memberikan kesaksian ini memiliki resiko yang cukup tinggi. Apalagi ada beberapa yang masih trauma,” katanya.

Anggara turut menyampaikan hasil investigasi oleh Kanwil Kemenkumham DIJ. Hasilnya ada lima oknum petugas Lapas Narkotika Pakem yang terindikasi melakukan tindakan berlebihan. Seluruhnya telah dibebastugaskan dari tugas maupun jabatan di Lapas Narkotika Pakem.

Dia mengapresiasi kinerja tim investigasi dan Kepala Kanwil Kemenkumham DIJ. Komitmen untuk menindak oknum yang berbuat salah terbukti. Setidaknya dengan penempatan sementara di Kantor Kanwil Kemenkumham DIJ.

“Lima pegawai yang ditarik, setahu saya itu dalam rangka investigasi pemeriksaan ya. Posisinya ada yang Kepala KPLP, ada Kasubsibinmaswat, yang lain dari regu jaga,” ujarnya. (dwi)

Jogja Raya