RADAR JOGJA – Pedagang di pasar khusus bahan bangunan, Pasar Ciptomulyo di Mergangsan, Jogja mulai resah. Karena Rumah Sakit (RS) Pratama berencana mengembangkan kapasitas layanan dengan memperluas bangunan.

Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi menyebut, lahan Pasar Ciptomulyo, tanahnya merupakan milik Keraton Jogja dan sudah diizinkan untuk fasilitas layanan kesehatan. “Jadi yang kita hilangkan adalah pasar bahan bangunan, karena memang sertifikatnya udah diizinkan untuk kebutuhan perluasan parkir dan pengembangan RS Pratama,” katanya, Rabu (3/11).

Direktur Utama RS Pratama Arif Haritono mengatakan, saat ini jumlah pasien yang semakin bertambah sementara kapasitas ruangan yang ada saat ini masih terbatas. Terlebih dengan ketersediaan lahan parkir. “Saat ini lahan parkirnya sangat kecil bisa menampung kendaraan. Ini yang segera dibutuhkan,” katanya.

Apalagi, semakin hari jika pasien mengalami peningkatan. Melihat, dari pengalaman Covid-19 lalu yang tidak mampu menampung pasien karena keterbatasan tempat tidur. Hingga tidak ada perbedaan layanan untuk infeksius dan non infeksius. “Gedung baru nanti akan terkoneksi dengan unit gedung lama, bisa untuk layanan apapun baik rawat jalan atau rawat inap, atau unit-unit lainnya,” jelasnya.

Dokter gigi itu menargetkan penyusunan master plan perluasan rumah sakit yang mengusung konsep green hospital memanfaatkan penghijauan yang ada tersebut bisa rampung pada tahun ini. Pada 2022 ditargetkan sudah masuk pentahapan pembebasan lahan termasuk penataan pedagang yang saat ini menempati sebelah barat area kawasan rumah sakit. Dan pada 2023 mendatang bisa dilakukan pembangunan fisiknya. Terkait pedagang di Pasar Ciptomulyo? “Enggak mungkin langsung mengusir begitu saja, perlu dikasih tempat relokasi,” jawabnya.

Seorang pedagang material di Pasar Ciptomulyo Tri Harniati mengaku informasi mengenai pemanfaatan lahan pasar sebagai perluasan rumah sakit Pratama sudah beredar cukup lama. Namun begitu, ia belum tahu kejelasan pastinya. Karena sampai saat ini belum pernah ada sosialisasi resmi dari Pemerintah Kota Jogja terkait hal tersebut. “Kalau belum ada surat atau pemberitahuan resmi dari pemerintah maupun rumah sakit, kami tetap akan berjualan,” katanya.

Menempati lahan tersebut sudah sejak 1960 dari keluarga besarnya hingga dirinya. Ada sekitar 20 pedagang di pasar tersebut menempati tanah berstatus Sultanaat Grond yang dipinjamkan oleh pemerintah sebelumnya. Sejak awal tahun sampai sekarang, dia belum diminta membayar retribusi. Padahal sudah menyisihkan tiap bulan Rp 2,1 juta untuk dibayarkan. Tetapi, pihak pengelola pasar menolak. (wia/pra)

Jogja Raya