RADAR JOGJA – Kepala Kanwil Kemenkumham DIJ Budi Argap Situngkir menegaskan tak ada toleransi terhadap pelaku kekerasan di Lapas Kelas IIA Jogjakarta. Pencopotan jabatan terjadi apabila terjadi kekerasan terhadap warga binaan pemasyarakatan. Termasuk kepada Kepala Lapas dan Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP).

Walau begitu pihaknya tak ingin gegabah. Langkah awal berupa investigasi telah berlangsung. Terutama kepada petugas Lapas Nakrkotika Pakem maupun para WBP. Guna menginvestigasi tentang fakta yang sebenarnya atas kekerasan tersebut.

“Tim dari Divisi Pemasyarakat Kanwil Kemenkumham sudah mulai kemarin malam perintahkan Kepala Divisi lakukan investigasi. Kami berjanji tidak akan pernah tolerir bagi petugas  yang melakukan pelanggaran,” tegasnya ditemui di Lapas Kelas IIA Jogjakarta, Selasa (2/11).

Uniknya belum selesai investigasi, Budi menganggap informasi yang beredar tidak benar. Dia menyanggah kekerasan yang dilaporkan oleh Vincentius Titih Gita Arupadatu, 35, terjadi. Budi memastikan petugas lapas telah menjalani penahanan sesuai prosedur.

Dia menjawab keluhan tak boleh ada kunjungan. Sejatinya kebijakan ini adalah respon atas pandemi Covid-19. Larangan berkunjung memang sudah berlaku sejak virus menyebar, tepatnya Maret 2020. Bahkan dia juga menyebutkan pada Mei 2021 muncul klaster Covid-19 dengan paparan 260 WBP dan petugas lapas.

“Kami sampaikan bahwa tidak benar (aksi kekerasan) demikian beritanya, kita tidaklah manusia yang serendah itu. Lalu kesannya tidak boleh berkunjung padahal ini situasional sejak Maret 2020 tidak boleh ada kunjungan dengan maksud memutus rantau penularan Covid-19,” katanya.

Budi menegaskan standar operasional prosedur (SOP) di lapas memanglah ketat. Setiap WBP dibatasi gerak dan haknya. Langkah ini sebagai konsekuensi atas masa hukuman yangh dijalani.

Dia mengklaim penanganan WBP di Lapas Kelas II A Jogjakarta terbaik. Kesantunan menjadi modal utama dalam membina WBP. Bukan kekerasan seperti yang dilaporkan oleh sejumlah WBP dan mantan WBP Lapas Narkotika tersebut.

“Lapas narkotika adalah lapas yang terkeren, pembinaan jalan dengan baik. Mungkin ada warga binaan kalau dipindahkan di sini merasa tergangghu karena ketatnya paraturan. Jadi narapidana nakal akan gerah di sini dan melakukan perlawanan,” ujarnya.

Vincentius sempat mengeluhkan sulitnya cuti bersyarat. Budi membuktikan dengan terbitnya cuti bersyarat untuk saat ini. Vincentius, lanjutnya, sudah menjalanin program asimilasi hingga Maret 2022.

“Vincentius sekarang sedang program asimilasi yaitu cuti bersyarat, tidak benar dipersulit,” katanya.

Walau begitu Budi berjanji penyelidikan terhadap laporan tersebut akan berlanjut. Dia memastikan tak ada toleransi kepada oknum petugas yang melanggar. Pihaknya masih mengumpulkan sejumlah bukti dan keterangan dari para petugas lapas maupun WBP.

Pihaknya juga akan berkomunikasi dengan para pelapor, terutama Vincentius. Sayangnya hingga saat ini belum ada tanggapan. Keterangan para pelapor, lanjutnya, juga sangatlah penting untuk memperdalam investigasi.

“Sudah komunikasi dengan pelapor tapi tidak berani ke sini. Tindakan tegas kalau benar sampai dipukul selang dan alat lainnya. Tegaskan akan copot kalapasnya dan KPLP kalau terbukti benar, tapi kalau tidak benar, pengakuan itu jadi medzolimi,” ujarnya.

Disinggung tentang sanksi kepada pelapor, Budi tak berbicara banyak. Hanya saja pihaknya akan berkomunikasi dengan jajaran diatasnya. Guna menentukan langkah selanjutnya atas hasil investigasi.

“Kalau terbukti bohong, kami ini orangtua, tidak ingin permasalahan jadi digiring, tidak ada untungnya sama sekali. Biar Tuhan yang menghukum dia, dia sudah dibina di sini, sudah makan di lapas ini. Kami konsultasikan sejauh mana opini ini berjalan, kami tidak ingin menjadi orang jahat karena tugas Kanwil Kemenkumham menjadi pengayom,” katanya. (dwi)

Jogja Raya