RADAR JOGJA – Belasan pedagang di sekitar Kali Code Jembatan Tungkak, Karanganyar, Brontokusuman, Mergangsan Kota Jogja mengadu ke LBH Jogja. Karena lapak dagangan mereka terancam tergusur proyek Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO). Bahkan tanpa memperoleh relokasi dan ganti rugi.

Sekitar 15 pedagang yang tergabung dalam Paguyuban Mayarakat Kali Code Mandiri (PMKCM) DIJ terancam tergusur, dengan alasan untuk penataan kota Jogja. Warga yang menempati lahan di sisi barat Kali Code itu sebagai tempat berjualan. Ironisnya, mereka hanya mendapat satu kali sosialisasi saja dari BBWSSO. Pada 25 September 2020 lalu. Itu pun hanya gambaran video penggusuran di daerah lain serupa yang juga ditertibkan.

Mariyadi, salah satunya. Dia was-was dagangannya akan diangkut sewaktu-waktu. Maupun lapaknya akan diratakan menggunakan alat berat. Pasalnya, para pedagang diberikan waktu untuk menertibkan bangunan-bangunan semi permanen itu maksimal hari ini (27/10). Jika tidak akan datang alat berat untuk menertibkan pada Kamis (28/10). “Kita sebagai masyarakat kecil tidak ingin panjang lebar, segala macam bentuk apapun penggusuran. Kita pengen tetap bisa mencari nafkah,” katanya di LBH Jogja kemarin (26/10).

Pada prinsipnya, ia menyatakan kesiapannya jika akan ditata. Sebab, ia tak menampik jika memang melanggar ketentuan karena tidak memiliki tanah pribadi untuk berjualan. Namun, diklaim berdagang disana sudah sejak 1980. Terlebih, sejak awal adanya rencana penataan ini tanpa diajak komunikasi oleh wilayah setempat. “Kita shock saat dipanggil di kecamatan hanya diputarkan video,” ujarnya.

Dulunya, tempat tersebut ialah penampungan gelandangan. Turun temurun mata pencaharian mereka diregenerasikan kepada anaknya, termasuk dirinya yang sejak kecil dibina jadi wiraswasta diajari untuk berjualan. “Waktu ayah saya di situ cuma penampungan gelandangan, kita hanya bergantung pada jualan, kalau digusur kami dan warga lain sangat keberatan,” tandasnya.

Ketua PMKCM DIJ Kris Tiwanto mengatakan, undangan sosialisasi hanya sebatas menginformsikan agar lokasi berjualannya harus sudah bersih. Undangan tersebut ditujukan kepada 15 warga saja, padahal ada sejumlah bangunan lain termasuk milik DLH yang juga berada di sekitar bantaran Kali Code. Bahkan jaraknya diklaim hanya satu meter saja dari bibir sungai. “Kami diminta tidak boleh berjualan disana, sedangkan ada bangunan dari pemerintahan malah permanen. Kami menilai asas keadilan tidak ada,” katanya.

Kepala Divisi Advokasi LBH Jogja Julian Dwi Prasetya mengatakan seharusnya ada peluang diskresi kepada warga terdampak. Ini menyusul dasar hukum dan SP yang diberikan kepada warga mengacu UU nomor 17/2019, UU Sumber Daya Air tahun 2015. Juga Permen PUPR tahun 2016. Pun dipertanyakan juga kaitannya dengan kebijakan yang muncul pada 2000 sesuai realita sosial masyarakat sudah menempati lahan tersebut untuk mencari nafkah. “Artinya tidak ada hukum yang berlaku surut untuk pengelolaan seperti ini. Harus ada peluang diskresi karena warga tidak menempati pada 2016 atau 2019 tapi jauh pada 2000,” katanya.

Ketika dikonfirmasi, penyidik pegawai BBWSSO Bambang Sumadyo mengaku sebenarnya sudah memberikan waktu selama satu tahun terhadap warga terkait untuk mengosongkan lokasi. Sebab, mereka tidak memiliki izin yang resmi. “Itu memang tidak ada izin sama sekali,” katanya.

Bambang menyatakan sejatinya pihaknya akan melakukan penggusuran pada 28 Oktober nanti. Namun, hal itu ditunda lantaran adanya permintaan dari Komisi C DPRD DIJ. Bambang juga menegaskan warga yang terdampak penggusuran itu tidak akan mendapatkan ganti rugi apapun. Sebab status tanah itu merupakan tanah milik negara. “Tidak ada ganti rugi sama sekali,” tegas Bambang. (kur/wia/pra)

Jogja Raya