RADAR JOGJA – Kasus penelantaran anak di Gunungkidul teryata masih tinggi. Pergerakan data terlihat mencolok dalam dua tahun terakhir. Lahir tanpa dikehendaki orang tua kandung, kini dalam dekapan orang tua asuh.

Penyerahan SK (surat keputusan) hak asuh terhadap 20 anak tersebut dilakukan di LKS PP Almarina, Srimpi, Karangmojo Senin (25/10). Penyerahan anak dihadiri sejumlah pejabat pemkab, salah satunya Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul Asti Wijayanti.

Pekerja sosial LKS PP Almarina Alex Andriansyah mengatakan, 20 anak dampingan LKS PP Almarina mengikuti program fostercare. Adalah program upaya memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak.”Banyak kejadian, anak terlantar diserahkan langsung dari orangtua kandung ke orangtua yang mengasuh ini,” kata Alex Andriansyah.

Namun disayangkan saat penyerahan tidak dilengkapi identitas pendukung. Sehingga orang tua asuh kesulitan adopsi karena harus mencarikan identitas dulu. Akhirnya mereka mengikuti program fostercare supaya bisa diberikan surat resmi pengasuhan.”Supaya bila nanti ada orangtua kandung atau siapapun yang mengaku-ngaku sebagai orangtua dari anak. Orangtua asuh punya surat resmi biar tidak dituntut atau dianggap mengasuh secara ilegal,” ujarnya.

Pihaknya bersyukur, kini anak-anak sudah di asuh masing-masing orangtua asuh. Sembari menunggu proses adopsi, orang tua asuh dan lembaga berusaha mencarikan identitas. Sesuai ketentuan, sebelum memiliki identitas anak belum bisa diadopsi.”Karena sampai sekarang belum memiliki identitas akta lahir dan NIK (nomor induk kependudukan),” bebernya.

Alex menambahkan, tahun lalu yang ikut program fostercare sebanyak 42 anak. Sebagian besar juga belum memiliki akta dan NIK.Sebab tidak diketahui riwayat asal usul anak yang pasti. Sehingga terbentur di perlengkapan administrasi untuk pembuatan identitas. Bagaimana bisa anak-anak tersebut bisa masuk ke LKS PP Almarina, menurutnya beberapa anak memang dirujuk oleh dinas sosial atau diserahkan orang tua sendiri ke lembaga.

Sementara itu, Kepala Dinsos Kabupaten Gunungkidul Asti Wijayanti mengatakan, sebelum SK untuk orang tua asuh turun telah dilakukan asesement maupun penilaian bahwa mereka layak untuk menjadi orang tua asuh.”SK untuk melegalkan hak asuh anak yang sebelumnya terlantar,” kata Asti Wijayanti.

Dia menjelaskan, SK tersebut berlakunya satu tahun. Jika anak baik pengasuhannya, ada kemungkinan adobsi atau dikembalikan kepada keluarganya. Itupun jika orang tua layak mengasuh anak dan diketahui keberadaannya. (gun/pra)

Jogja Raya