RADAR JOGJA – Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP), Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIJ menyimpulkan telah terjadi maladministrasi dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Gubernur (Pergub) DIJ. Pergub yang dimaksud adalah Pergub Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka.

Hal itu disampaikan Ketua ORI Perwakilan DIJ Budhi Masturi kemarin (21/10). “Perwakilan ORI DIJ menyimpulkan telah terjadi maladministrasi berupa perbuatan tidak patut dalam proses penyusunan dan penetapan Pergub Nomor 1 Tahun 2021,” kataya.

Lebih lanjut Budhi menerangkan, maladministrasi itu terjadi karena Gubernur HB X serta bawahannya, dalam hal ini kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah DIJ, telah mengabaikan hak masyarakat untuk berpartisipasi memberikan masukan mengenai Pergub itu. Memang di dalam tahapan maupun alur penyusunan Pergub sebagaimana dalam Pergub DIJ Nomor 6 Tahun 2016, tidak terdapat tahap dan alur keterlibatan masyarakat.

Tetapi aturan di atasnya menyatakan, keterlibatan masyarakat telah dijamin. Budhi mengatakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2016 Pasal 166 menyebutkan, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis dalam pembentukan peraturan daerah. Hal ini juga sejalan dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 96 dan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

“Akan tetapi dalam proses penyusunan dan penerbitan Pergub Nomor 1 Tahun 2021, Gubernur DIJ cq Kepala Biro Hukum Setda DIJ tidak memberikan kesempatan yang dimaksud kepada masyarakat,” jelas Budi.

Oleh karena itu, ORI DIJ menyarankan gubernur DIJ melakukan perbaikan terhadap Pergub Nomor 1 Tahun 2021. Perbaikan yang dimaksud ada pada proses pembahasan substansial serta memberikan hak masyarakat, termasuk berpartisipasi memberikan masukan. LHP itu telah diterima langsung oleh Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIJ Wahyu Nugroho. “LHP ini akan kami pelajari secara substansi dan terkait juga dengan saran dan rekomendasinya. Kami akan laporkan dulu ke pimpinan,” katanya.

Pergub Nomor 1 Tahun 2021 itu melarang aksi demonstrasi dilakukan di sejumlah tempat, termasuk Malioboro. Dalam Pasal 5 Pergub menyebutkan, penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan di ruang terbuka untuk umum di daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali di kawasan: Istana Negara Gedung Agung; Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat; Kadipaten Pakualaman; Kotagede; dan Malioboro; dengan radius 500 meter dari pagar atau titik terluar.

Aliansi Rakyat untuk Demokrasi Yogyakarta (ARDY) yang terdiri atas 38 kelompok masyarakat sipil mendesak Pergub segera dicabut karena dianggap bermasalah. Perwakilan aliansi Yogi Zulfadli pada awal 2021 membuat aduan ke ORI DIJ terkait dugaan maladministrasi dalam Pergub tersebut.

Sementara itu, Gubernur HB X merespons LHP ORI Perwakilan DIJ terkait Pergub larangan demo di Malioboro. Ia menegaskan, selama ini tidak pernah melarang adanya demo di Malioboro dan daerah lain yang ada dalam Pergub tersebut. “Saya tidak pernah melarang demo, lewat Malioboro perlu izin. Itu saja, bukan melarang,” tandasnya.

Terkait adanya aduan ke ORI DIJ, HB X mengatakan telah memberikan jawaban dan tanggapan kepada lembaga itu. Namun ia kembali menegaskan tidak pernah melarang demo. Dikatakan, jika hendak demo ke Kantor DPRD misalnya, tidak harus lewat Malioboro, tetapi ada lternatif jalan lain. “Mau demo ke DPRD lewat Jalan Perwakilan kan bisa, atau ke kantor (gubernur) lewat Jalan Mataram kan juga bisa,” ujarnya. (kur/laz)

Jogja Raya