RADAR JOGJA – Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di DIJ mengalami penurunan level. Dari sebelumnya level 3 menjadi level 2 per 18 Oktober hingga 1 November 2021 mendatang.

Menanggapi penurunan level ini, Gubernur Hamengku Buwono X meminta masyarakat untuk tidak lengah dalam mewaspadai potensi penularan Covid-19. Sebab, penularan Covid-19 belum sepenuhnya hilang. “Tetap menjaga protokol kesehatan, karena bagaimana pun kondisi masih fluktuatif OTG (orang tanpa gejala)-nya. Kalau nggak perlu, nggak usah pergi,” ujarnya kepada wartawan Selasa (19/10).

Sebelumnya, gubernur berharap PPKM di DIJ tidak mengalami penurunan level. Ia khawatir mobilitas masyarakat semakin sulit dibendung ketika PPKM mengalami penurunan level. Namun pemerintah menurunkan level PPKM DIJ, menyusul upaya penanganan Covid-19 terus membaik. “Sudah ada keputusan, ya sudah,” tandasnya.

Hingga saat ini Pemprov DIJ belum memikirkan kebijakan untuk mengantisipasi lonjakan wisatawan di DIJ. Sejumlah kelonggaran diberlakukan pemerintah pusat pada PPKM Level 2 ini. Misalnya mengizinkan tempat wisata dibuka. Namun, destinasi wisata itu wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan menerapkan pembatasan pengunjung sebesar 25 persen dari total kapasitas.

Kemudian untuk anak di bawah 12 tahun, saat ini diperbolehkan masuk di tempat wisata yang sudah menggunakan aplikasi PeduliLindungi dengan syarat didampingi orang tua. Selain itu, pemda juga diminta menerapkan skema ganjil-genap di sepanjang jalan menuju dan dari lokasi tempat wisata, mulai Jumat pukul 12.00 sampai Minggu pukul 18.00 waktu setempat.

Kabag Humas Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIJ Ditya Nanaryo Aji menuturkan, Pemprov DIJ akan menindaklanjuti Inmendagri PPKM itu dengan menerbitkan Peraturan Gubernur DIJ. Intinya, Pemprov DIJ siap menjalankan amanat dalam Inmendagri tersebut. “Pergubnya kan mengacu Inmendagri. Inmendagri kan menyatakan tempat wisata boleh buka dengan kapasitas 25 persen dan memiliki PeduliLindungi,” tandas Ditya.

Malioboro Jadi Fokus Utama

Menyusul penurunan PPKM ke level 2, aktivitas dan kegiatan ekonomi masyarakat di Kota Jogja perlahan dikendurkan. Termasuk objek wisata boleh dibuka dengan persyaratan.

Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti (HS) mengatakan, objek-objek wisata ditargetkan bisa dibuka pada penerapan PPKM Level 2. Tentunya sesuai dengan aturan-aturan tertentu. Ini juga untuk mencegah adanya potensi kehilangan pendapatan asli daerah (PAD).

“Kalau wisata sekarang, harapan saya ya dibuka sesuai dengan aturannya. Kalau tidak boleh buka, otomatis yang masuk gratis. Itu potensi kehilangan PAD. Kalau ditutup, juga kehilangan potensi,” kata HS di Hotel Grand Inna Malioboro, Selasa  (19/10).

HS menjelaskan dengan penurunan level PPKM praktis aktivitas masyarakat maupun kegiatan ekonominya mulai ada pelonggaran. Ini menjadi kesempatan untuk meraup pundi-pundi pendapatan yang selama ini kontraksi akibat pagebluk korona.

Selama PPKM Level 3 saja objek wisata sudah mulai dibanjiri wisatawan. Dicontohkan Bantul yang punya pantai Parangtritis, akhirnya wisatawan masuk destinasi secara gratis. Diklaim itu bisa berpotensi kehilangan PAD dari Rp 40 miliar menjadi hanya Rp 15 miliar.

“Dibuka dan ditutup kan tetap bisa mengakes masyarakatnya. Tapi tidak memberikan kontribusi kepada PAD. Sementara dibuka, ya tadi ada PAD tapi potesinya bagaimana kerumunannya, itu yang harus kita jaga,” ujar HS.
Sertifikat CHSE dan aplikasi PeduliLindungi penting dimiliki setiap destinasi wisata. Ini sudah menjadi mutlak. Tidak semata-mata aplikasi itu sebagai bukti menunjukkan orang tersebut sudah divaksin. Melainkan juga untuk keperluan tracing jika sewaktu-waktu muncul klaster.

“Saya terus terang merasa deg-degan. Memang turun level suatu yang wajar. Tapi hakekatnya kita tetap menjaga prokes, tidak lantas lengah,” jelasnya.
Meskipun PPKM turun level, Pemkot Jogja tetap melakukan penjagaan ketat seperti pada level 3. Termasuk perlu kehati-hatian dalam membuka kegiatan yang berpotensi terjadinya kerumunan, agar tidak lagi ada penularan virus yang masif.

Seluruh warga dan instansi pemerintah diimbau tetap menjaga DIJ dan Kota Jogja khususnya untuk mematuhi tiga hal: vaksinasi, mobilitas dan prokes. “Jangan lupa pandemi itu masih ada dan virus masih berpotensi menyebar. Jadi jangan seolah-olah sudah tidak ada Covid-19, ke mana-mana tidak pakai masker dan kumpul-kumpul. Itu yang mesti kita jaga,” tandasnya.

Terpisah, Ketua Harian Satgas Covid-19 Kota Jogja Heroe Poerwadi (HP) mengatakan, sampai saat ini belum bisa memastikan destinasi mana yang siap beroperasi kembali selama PPKM Level 2 ini. Hanya, Malioboro memang menjadi fokus utama bagi jajaran pemkot terkait mulai ramainya kunjungan tiap weekend. Tetapi, pusat bisnis dan ekonomi itu belum mendapatkan aplikasi PeduliLindungi. Maka aplikasi Jogja Smart Service (JSS) wajib di-download oleh pengunjung.

“Di dalamnya (JSS) nanti ada fitur Peduli Jogja untuk mengelola atau mengatur aktivitas di Malioboro. Ini terkait pembatasan waktu kunjungan dua jam dan batas parkir selama tiga jam,” katanya di Kompleks Balai Kota Timoho.
Menurutnya, sampai sekarang Malioboro masih kesulitan memperoleh QR Code PeduliLindungi seperti objek wisata lain. Sehingga, agar memastikan seluruh pengunjung terskrining, mau tidak mau mengembangkan layanan aplikasi buatannya sendiri. (kur/wia/laz)

Jogja Raya