RADAR JOGJA – Kepala Satpol PP DIJ Noviar Rahmad memastikan penerapan aturan tetap berlaku selama PPKM Level 2. Jajarannya tetap melakukan patroli rutin ke sejumlah destinasi wisata dan ruang publik. Guna memastikan penerapan protokol kesehatan tetap berlangsung disiplin.

Satpol PP, lanjutnya, bersama jajaran TNI dan Polri tergabung dalam Tim Penegakan Hukum (Gakkum) Satgas Penanganan Covid-19 DIJ. Upaya antisipasi pelanggaran dengan penempatan personel di 33 destinasi wisata. Khususnya di kawasan wisata pantai dan gunung.

“Tetap patroli terutama dalam kepatuhan masker dan jaga jarak. Satpol PP bersama TNI dan Polri mendatangi destinasi wisata, tempat usaha, tempat makan dan kegiatan masyarakat lainnya untuk mengecek penerapan QR Code Peduli Lindungi dan prokesnya,” jelasnya ditemui di Kantor DPRD DIJ, Selasa (19/10).

Pihaknya telah berkomitmen atas pengawasan prokes di semua lini. Tak hanya sektor wisata tapi juga kegiatan masyarakat. Termasuk hajatan maupun aktivitas yang menimbulkan kerumunan orang.

Noviar menegaskan bahwa tetap berlaku pembatasan kapasitas. Untuk destinasi wisata dibatasi sebanyak 25 persen dari kapasitas tempat. Begitupula kegiatan masyarakat lainnya.

“Prokesnya semakin ketat, jangan sampai dengan adanya pelonggaran PPKM malah terjadi lonjakan kasus di akhir tahun. Memang ada prediksi akan terjadi lonjakan setelah tahun baru,” katanya.

Persiapan lainnya adalah adanya Raperda Penanganan Covid-19. Berbicara tentang sanksi yang diberikan kepada pelanggar prokes. Baik kepada pelaku usaha maupun personal.

Noviar menuturkan aturan inisiasi dari DPRD DIJ ini masih dalam pembahasan. Didalamnya turut membahas sejumlah sanksi pidana. Berupa ancaman hukuman kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp 50 juta.

“Selama ini hanya edukasi teguran, tidak memberikan sanksi yang sifatnya pidana. Dalam raperda ada sanksi pidana menyangkut ancaman hukuman 3 bulan atau denda maksimal Rp 50 juta,” tegasnya.

Dia berharap DPRD DIJ segera merampungkan rancangan aturan tersebut. Harapannya untuk menimbulkan efek jera kepada pelanggar prokes Covid-19. Terlebih pelanggaran yang terjadi selama ini hanya berujung pada imbauan dan teguran.

“Kalau raperda selesai maka pelanggaran akan bawa ke pengadilan. Semoga dalam waktu dekat seminggu atau 2 minggu ada penetapan,” ujarnya. (Dwi

Jogja Raya