RADAR JOGJA – Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Jogjakarta (Kejati DIJ) berhasil menangkap buronan kasus korupsi dana rehabilitasi gempa Bantul 2006, Lilik Karnaen, 64. Sosok ini dinyatakan buron atau masuk daftar pencarian orang (DPO) sejak 21 Desember 2016. Dengan dakwaan korupsi dana bantuan sebesar Rp 372.750.000.

PLT Kepala Kejati DIJ Tanti A. Manurung menjelaskan detil kasus korupsi Lilik. Saat itu mantan dosen perguruan tinggi swasta di Jogjakarta ini menjabat sebagai Tim Koordinator Ahli Madya Tehknik Sipil Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Bantul. Dengan jabatan ini, Lilik kongkalikong dengan Kepala Desa Dlingo kala itu Juni Junaidi.

“Korupsi berlangsung dari Juni 2007 sampai dengan Agustus 2007 di Balai Desa Dlingo. Mereka berdua memotong dana bantuan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi yang bersumber dari APBN,” jelasnya ditemui di Kantor Kejati DIJ, Selasa (19/10).

Aksi keduanya terbukti tak bermoral. Kesepakatan jahat ini memotong dana bantuan gempa milik 315 kepala keluarga (KK) di Desa Dlingo. Dengan potongan sebesar 20 persen dari total bantuan Rp 15 Juta.

Keduanya berhasil meraup uang hasil korupsi sebesar Rp 911.250.000. Dari total tersebut, Lilik mendapatkan uang haram sebesar Rp. 372.750.000.  Sementara sisanya dinikmati oleh sang Kades Dlingo Juni Junaidi.

“Untuk perkara atas nama terdakwa Juni Junaidi sudah diajukan secara terpisah dan telah dieksekusi 2013 silam. Mantan Kades Dlingo ini menjalani hukuman penjara 4 tahun,” katanya.

Untuk dakwaan terhadap Lilik melalui jalan berliku. Berawal saat pelimpahan berkas perkara dari Kejari Bantul ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kota Jogja pada 22 November  2011. Persidangan pada 9 Februari 2012 menyatakan Lilik terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi.

Bersamaan dengan amar putusan tersebut, Lilik diganjar pidana penjara 1 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar Rp 50 juta. Beserta ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Vonis itu jauh dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) berupa tuntutan 4 tahun penjara.

“JPU lalu mengajukan banding dan Mahkamah Agung pada 10 Juli 2014 dalam amar putusannya mengabulkan permohonan kasasi Kejaksaan Negeri Bantul dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebelumnya,” ujarnya.

Pembatalan putusan menegaskan Lilik tetap menjalani hukuman pidana. Sesuai dengan tuntutan JPU berupa pidana penjara 4 tahun dan pidana denda sebesar Rp 200 juta. Ketentuannya jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Saat proses kasasi, Lilik masih menjalani pidana korupsi lainnya. Sayangnya saat putusan turun, Lilik telah selesai menjalani masa tahanan. Alhasil Lilik melarikan diri dan menjadi buronan atau DPO Kejati DIJ per 21 Desember 2016.

“Pada melaksanakan putusan, terpidana sudah tidak berada di tempat kediaman dan DPO, yang bersangkutan sudah keluar dari tahanan. Ya karena selesai menjalani hukuman perkara lain,” katanya.

Upaya pencarian terhadap Lilik menemui jalan berliku. Hingga akhirnya terdeteksi di kawasan Kota Bandung. Pria sepuh ini berhasil terdeteksi tim gabungan. Tepatnya Tim Intelejen Kejati DIJ, Tim Intelijen Kejati Jawa Barat dan Tim Intelijen Kejari Kota Bandung.

“Berhasil ditangkap di Bandung hari ini, Selasa (19/10) pukul 05.30 WIB di sebuah hotel di Kota Bandung. Selanjutnya akan diproses berita acara oleh eksekutor Kejaksaan Negeri Bantul,” ujarnya.

Kepala Kejari Bantul Suwandi menegaskan Lilik tetap dieksekusi sesuai dengan putusan Mahkamah Agung. Dia memastikan tidak ada pengurangan masa hukuman. Lilik tetap menjalani masa hukuman penjara 4 tahun.

Terkait uang korupsi, Lilik, lanjutnya, menggunakan untuk keuangan pribadi. Pemanfaatan dana korupsi telah masuk dalam putusan hukum. Untuk kemudian menjalani masa hukuman penjara di salah satu Lembaga Permasyarakatan di Jogjakarta.

“Sesuai putusan Mahkamah Agung tetap 4 tahun tidak ada pengurangan. Akan segera eksekusi sesuai putusan Lapas Kelas IIA Jogjakarta,” tegasnya. (Dwi)

Jogja Raya