RADAR JOGJA – Masa jabatan lurah maksimal tiga kali. Bagi bakal calon yang pernah tiga kali maju pemilihan lurah (pilur), tahun ini tidak bisa maju lagi meski sudah terdaftar.

Hal ini disampaikan Kabid Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3AKBPMD) Kabupaten Gunungkidul Kriswantoro. “Di PP No 43 Tahun 2014 juga sudah diatur demikian,” katanya saat dihubungi Selasa (5/10).

Dia menjelaskan, tepatnya yang sudah tiga periode menjabat sebaga kades, baik berturut-turut maupun tidak, baik yang terpilih melalui pilkades serentak maupun tidak, dan berlaku seluruh Indonesia. “Sementara ini setahu kami. Tidak ada bakal calon pernah tiga kali maju pilur di Gunungkidul,” ujarnya.

Diakui, dulu pernah ada lurah konsultasi mengenai hal ini. PIhaknya kemudian menyampaikan regulasinya, sehingga meski ada dorongan dari warga untuk maju, yang bersangkutan dengan legawa menerima dan mentaati aturan itu. “Jadi, jika ada kasus semacam ini, bagi warga yang tahu dan punya bukti, bisa menyampaikan kepada panitia,” ucapnya.

Jika terbukti, maka nantinya gugur. Tidak bisa ditetapkan sebagai calon lurah dan tidak bisa mengikuti tahapan selanjutnya. Jika kemudian mendaftar di tempat lain, kata Kriswantoro, juga tetap tidak bisa.

Dikatakan, tahapan sekarang masa pengumuman hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas bakal calon dan memberi kesempatan warga untuk memberi masukan. “Setelah undian dan penetapan calon nanti panitia dulu yang menyampaikan pengumuman, calon dan nomor urut,” terangnya.
Sementara itu, Pamong Kalurahan Putat, Kapanewon Patuk Endah Dwi Astuti mengatakan, belum lama ini telah dilakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon. “Tiga bakal calon lurah memenuhi persyaratan,” kata Endah.

Bakal calon yang berhak ditetapkan sebagai calon lurah, masing-masing Ero Pranytri, Basuko Rohmad, dan Rusbandi. Endah berharap pelaksanaan pilur berjalan tertib dan menaati protokol kesehatan (prokes).

Tak Temukan yang Jabat Tiga Periode

Dalam gelaran resmi pilurdes tahun 2021 ini, Pemkab Kulonprogo memastikan tidak ada bakal calon (balon) dan calon di wilayah ini yang mencalonkan lebih dari tiga kali. Kepala Bagian Hukum Setda Kulonprogo Muhadi mengatakan, pihaknya memastikan seluruh bakal calon lurah di wilayahnya tidak ada yang menjabat lebih dari tiga periode. Hal itu diklaim telah sesuai dengan putusan MK terkait penetapan lurah.

Tidak adanya temuan bakal calon lurah yang menjabat lebih dari tiga kali itu, lanjut Muhadi, juga sejatinya telah diatur sejak tahun lalu melalui Perda Kabupaten Kulonprogo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah. Dalam Pasal 19 Ayat 4 Perda itu disebutkan, berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2015 ada aturan kepala desa yang sudah menjabat dua kali masa jabatan enam tahun hanya dapat mencalonkan diri satu kali lagi, sementara yang telah menjabat satu kali maka masih diberi kesempatan mencalonkan diri dua kali lagi.

Disinggung kemungkinan adanya bakal calon lurah di Kulonprogo yang tak sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2020, ia memastikan pihaknya telah melakukan pengawasan penuh. Mantan kabid Pemberdayaan Masyarakat Dinas PMD Dalduk dan KB Kulonprogo itu pun menjamin tidak ada bakal calon lurah di wilayahnya yang menjabat lebih dari tiga periode.

“Untuk Kulonprogo kami menghitung argo nol seseorang dalam menjabat lurah atau kepala desa. Apakah satu, dua atau tiga kali dan tidak semata-mata hanya mengacu UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga, insya Allah kami pastikan aman,” ujar Muhadi saat dikonfirmasi Radar Jogja Selasa (5/10).

Hal itu juga dibenarkan Kepala Dinas PMD Dalduk dan KB Kulonprogo Ariadi yang memastikan tidak ada bakal calon lurah yang melanggar ketentuan Perda dan UU. “Sudah sesuai peraturan perundangan semuanya. Bakal atau calon lurah belum pernah ada yang menjabat tiga periode,” katanya. (gun/inu/laz)

Jogja Raya