RADAR JOGJA – Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X mendorong proses verifikasi QR Code Peduli Lindungi berlangsung cepat. Tercatat dari hampir seratus pengajuan baru 16 titik yang mendapatkan QR Code. Mayoritas adalah sektor ekonomi, wisata dan kantor pemerintahan.

HB X menuturkan pengajuan QR Code telah berlangsung beberapa pekan lalu. Baik dari instansi pemerintah maupun swasta. Sayangnya hingga kini belum semua terverifikasi memiliki QR Code Peduli Lindungi.

“Selalu meminta itu, bagaimana QR code tidak terlalu lama. Walau memang ijin seperti ini banyak dari seluruh Indonesia,” jelas Hamengku Buwono (HB) X  ditemui di Kompleks Kepatihan Pemprov DIJ, Rabu (29/9).

HB X melontarkan satu wacana, agar penerbitan QR Code tak harus oleh Pemerintah Pusat. Cara ini guna mengantisipasi antrian yang masuk di Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan. Sehingga upaya verifikasi berjalan lebih efisien dan optimal.

Lambatnya proses QR Code diakui olehnya berdampak ke semua sektor. Mulai dari wisata, ekonomi hingga pendidikan. Alhasil aktivitas tidak bisa dimulai sesegera mungkin.

“Bagaimana caranya agar jumlah yang banyak itu bisa sebagian wewenang ada pada gubernur atau gimana agar bisa cepat gitu,” kata Hamengku Buwono (HB) X.

Dia mencontohkan sektor perdagangan ekspor. Apabila tak bergerak cepat maka potensi pemasukan negara ini bisa hilang. Imbasnya berdampak pada sektor perekonomian.

“Tidak semua dipusat, kalau lebih cepat lebih baik. Seperti di sektor ekspor. Ini momentum, takut kalau lepas, sedangkan ini untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X .

Kepala Satpol PP DIJ, Noviar Rahmad memaparkan adanya kendala di lapangan. Kebijakan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi mulai wajib per 14 September 2021. Sayangnya penerbitan QR Code aplikasi tersebut tidak cepat.

Tercatat ada 91 tempat yang mengajukan QR Code Peduli Lindungi ke Pusdatin Kemenkes. Dari total tersebut baru 16 tempat yang sudah memiliki QR Code Peduli Lindungi. Proses pengajuan hingga turun berkisar antara 2 hingga 3 Minggu.

“Ada yang sudah mengajukan tetapi proses dari Kementerian Kesehatan itu turunnya lambat. Ada yang sampai dua sampai tiga minggu itu juga belum turun. Itu banyak yang terjadi sekarang,” katanya.

Berdasarkan fakta ini, Noviar memastikan kendala bukan sepenuhnya di pelaku usaha. Keterlambatan juga dari Kementerian Kesehatan. Walau begitu ada beberapa pelaku usaha yang belum tahu cara pendaftaran QR Code Peduli Lindungi.

Untuk solusi, dia meminta pelaku usaha wisata mendata secara manual. Dengan meminta pengunjung menunjukkan data vaksinasi di aplikasi Peduli Lindungi. Apabila belum vaksin maka wajib balik kanan.

“Pak Gubernur (HB X) kemarin juga sudah mengimbau Kementerian Kesehatan itu agar mempercepat turunnya barcode. Kalau terlalu lama masyarakat ini sudah mulai banyak tetapi tidak dilindungi dengan aplikasi itu,” ujarnya.

Beberapa pekan berjalan, penerapan aplikasi Peduli Lindungi terbukti efektif. Walau begitu masih ada beberapa wilayah yang tak terjangkau. Salah satunya adalah di kawasan Pantai Wediombo Gunungkidul.

Pihaknya telah menyiapkan sejumlah solusi atas permasalahan ini. Mulai dari pemasangan router internet di titik pantai. Hingga menggapai dengan perpanjangan kabel ke arah pantai.

“Sinyal itu blank spot hanya di Wediombo. Kalau di Wediombo itu routernya itu nggak sampai sana. Sehingga kemarin sampaikan ke Kominfo agar disambung. Ada dua jalur pakai jalur kabel atau memasang lagi nembak gitu,” katanya.(dwi/sky)

Jogja Raya