RADAR JOGJA – Daerah Istimewa Jogjakarta resmi menjadi provinsi ke-15 yang Kabupaten dan Kotanya dicanangkan sebagai wilayah bersih dari pungutan liar (pungli). Wujudnya terimplementasi di seluruh pelayanan publik di setiap wilayah. Baik di tingkat instansi pemerintah daerah maupun vertikal.

Pencanangan kawasan bebas pungli ini implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016. Kebijakan ini berbicara tentang pembentukan satgas sapu bersih (saber) pungli di setiap wilayah. Tugas pokok fungsi adalah mengawasi dan menindak atas temuan pungli di berbagai sektor.

“Jogjakarta adalah provinsi ke-15 untuk pencanangan program ini. Arahnya ke semua kabupaten kota. Penting karena pungli adalah bagian dari korupsi,” jelas Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkopolhukam) Mahfud MD ditemui di Gedhong Pracimosono Kompleks Kepatihan Pemprov DIJ, Jumat (24/9).

Mahfud menegaskan anggota saber pungli tidak hanya terdiri dari anggota Polri. Didalamnya juga diisi oleh pejabat di setiap sektor pelayanan publik. Hanya saja tetap diketuai oleh perwira kepolisian dari Polres maupun Polresta setempat.

Beberapa kasus yang dia soroti adalah munculnya pungli untuk administrasi kependudukan. Adapula dalam antrian pembayaran pajak. Bahkan terpantau pula pungli di tingkat lingkungan RW.

“Misalnya mau ngurusi sesuatu harus bayar, ambil KTP bayar, mau PBB bayar lagi. Dulu ini banyak sekali dan dikejar oleh saber pungli. Ada 43 ribu melakukan operasi tangkap tangan selama terbentuk saber pungli,” kata Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkopolhukam) Mahfud MD.

Pasca gerakan satgas, aksi pungli berkurang drastis. Ditambah reformasi di bidang pelayanan publik. Berupa adaptasi pemanfaatan teknologi elektronik digital dalam pelayanan administrasi.

Mahfud mendorong agar masyarakat proaktif. Melaporkan tindakan pungli di setiap lingkungan masyarakat. Disatu sisi instasi juga wajib mereformasi pelayanan publik yang bebas korupsi. Menurutnya aksi pungli adalah penyimpangan moral.

“Sekarang tinggal klik, peluang kontak langsung juga berkurang. Jadi pungli bisa ditekan. Ini instrumen baru dan bergantian, nanti akan terus begitu,” Mahfud MD.

Gubernur DIJ, Hamengku Buwono (HB) X  tak menampik budaya pungli masih ada. Kebiasaan buruk ini sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Bahkan telah berubah menjadi sebuah kebiasaan.

Komitmen pemberantasan pungli menjadi solusi. Pemprov DIJ sendiri mengacu pada Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2018 tentang Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar. Agar gerakan saber pungli tidak hanya dilakukan di luar institusi penegakan hukum tapi juga menyasar secara internal.

“Ibaratnya untuk membersihkan rumah harus menggunakan sapu yang bersih dulu. Soal inilah yang terberat dan seringkali kita hadapi sebagai kejadian pagar makan tanaman. Lalu permisif terhadap penyimpangan dan kelaziman,” kata Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X.

HB X berpesan kepada jajaran Pemprov DIJ. Agar tak main-main dengan aksi pungli. Terlebih hanya untuk mencari keuntungan dari pelayanan publik.

“Saya berharap, agar aparatur sipil Pemda Jogjakarta harus berani memotong kebiasaan. Di sini jangan seperti umumnya yang terjadi, setelah tanda-tangan Pakta Integritas, tidak selang lama, ada saja oknum yang secara sadar melanggar ikrarnya sendiri,” pesannya.

Budaya laten pungli harus segera dilawan. Berganti dengan budaya jujur dan tulus dalam pelayanan publik. Tidak mencari celah agar mendapat keuntungan dari penyimpangan komitmen.

“Mungkin dalam hal reformasi birokrasi, kita sudah bisa melakukan reformasi struktural. Kalau boleh dianggap demikian, tapi jelas masih jauh dari kenyataan, kita sudah berhasil melakukan reformasi kultural yang memerlukan loncatan untuk berani keluar dari mindset lama,” ujar Hamengku Buwono (HB) X. (dwi/sky)

Jogja Raya