RADAR JOGJA – Massa yang mengatasnamakan dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) DIJ mendatangi gedung DPRD DIJ di Jalan Malioboro, Jogja, kemarin (14/9) siang. Mereka ingin menindaklanjuti perpanjangan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) oleh pemerintah. Namun, aksi penyampaian pendapat ini sempat ricuh saat petugas keamanan gedung DPRD DIJ dan beberapa komunitas pedagang di Jalan Malioboro meminta agar para buruh tertib dalam berorasi.

Ketua KSBSI DIJ Dani Eko Wiyono mengatakan, selain meminta kebijakan PPKM dihapuskan, mereka juga meminta sektor pariwisata di DIJ dibuka 100 persen. “Jika hari ini saya harus menyembah kaki panjenengan (Anda, Red) saya sembah. Tetapi saya minta sektor wisata dibuka 100 persen,” katanya dalam orasinya di depan Wakil Ketua DPRD DIJ Huda Tri Yudiana.

Alasan dia bersama rekan-rekannya meminta PPKM dihapuskan, lantaran sudah teramat lelah dengan kebijakan yang berdampak sepinya industri wisata di DIJ. Dalam audiensinya, Dani juga mengatakan, seluruh pelaku wisata, baik seniman, tour guide, dan ojek online bersedia menerapkan protokol kesehatan (prokes) sesuai yang ditekankan pemerintah. “Kalau persoalannya vaksin, mereka sudah vaksin semua. DIJ ini ada apa kok pariwisatanya gak dibuka-buka,”  tanyanya.

Penyampaian audiensi ini sempat memancing amarah dari beberapa komunitas pedagang di kawasan Malioboro. Pasalnya, massa yang menyampaikan aspirasi itu menggunakan pengeras suara yang menimbulkan kegaduhan.

“Demo dengan pengeras suara rentan konflik, rentan terjadi kerusuhan, apalagi Malioboro sekarang menjadi objek vital. Jangan sampai kejadian terbakarnya kafe di Malioboro saat demo lalu, terulang kembali,” kata Ketua Koperasi PKL Malioboro Tri Dharma Rudiarto usai melerai massa buruh.

Penyampaian pendapat itu pun nyaris bentrok, lantaran dari perwakilan pedagang tidak menginginkan adanya kegaduhan dalam orasi di depan gedung wakil rakyat itu. “Caranya masuk juga gak benar. Kalau mau audiensi silakan, pintu dewan terbuka lebar. Mereka menyembunyikan alat pengeras suara, niatnya saja udah mancing-mancing kerusuhan. Kondisi lagi prihatin, jangan buat gaduh,” tambah Rudiarto.

Ditemui terpisah, Wakil Ketua DPRD DIJ Huda Tri Yudiana menanggapi, kegaduhan yang muncul lantaran peserta audiensi meminta penyampaian pendapat dilakukan di halaman gedung DPRD. Hal itu memancing perhatian dari komunitas pedagang di kawasan Malioboro. “Ada salah komunikasi tadi. Mereka mau audiensi dengan cara di luar, ada miskomunikasi. Tapi setelah masuk, selesai,” jelasnya.

Ia menjelaskan, maksud dan tujuan serikat buruh adalah menyampaikan keluh kesah selama kebijakan PPKM diterapkan. “Kami akan tindak lanjuti, saya kirimkan permintaan mereka. Saya kira kalau parameternya jelas, pemerintah pusat akan menurunkan PPKM,” tandas politisi PKS ini. (kur/laz)

Jogja Raya