RADAR JOGJA- Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, menjawab keluhan kurangnya kuota internet untuk pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau daring. Solusi utama permasalahan ini adalah pembelajaran tatap muka (PTM). Dia mendorong agar sekolah bersiap-siap menerapkan PTM.

PJJ, lanjutnya, bukanlah skema tetap dunia pendidikan. Skenario ini hanyalah solusi saat Covid-19 masuk ke Indonesia. Sebagai upaya menekan angka penularan virus ke anak-anak.

“Kepsek fokusnya tidak disitu tapi kembali ke PTM. Solusi PJJ ya kembali ke sekolah, maksimal masuk PTM. Bukan menguatkan atau kuota internet,” tegas Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim ditemui di Pendopo Tamansiswa Kota Jogja, Selasa (14/9).

Nadiem mendorong agar para kepala sekolah melakukan lobi-lobi kepada pemerintah daerah. Tujuannya agar sekolah mendapatkan lampu hijau pelaksanaan PTM. Sehingga pembelajaran dapat kembali normal dengan penerapan protokol kesehatan.

Dia juga mendorong agar para kepala sekolah mengubah pola pikir. Tidak lagi menjadikan skema PJJ sebagai pondasi utama. Justru harus menanggalkan dan segera beralih ke PTM.

“Lobi ke Pemda setempat, bilang kalau saya sudah siap (PTM). Fokusnya itu bukan optimalkan PJJ. Semua kepala dinas tolong fokusnya kembali ke sekolah, jangan terus ketarik tidak optimalnya PJJ. Satu-satunya vaksin PJJ ya PTM terbatas,” kata Nadiem Anwar Makarim.

Nadiem memang menyempatkan diri melakukan rapat daring dengan sejumlah kepala sekolah di Jogjakarta. Tujuannya untuk menjaring keluhan dan masukan dari dunia pendidikan di Jogjakarta. Tak hanya terkait PTM tapi tema pendidikan lainnya.

Mantan CEO Gojek ini meluruskan salah satu pandangan yang salah. Berupa perubahan kurikulum sekolah saat Menteri Pendidikan turut berganti. Skema ini menurutnya sudah tak berlaku sejak eranya.

“Tidak ada pemaksaan dalam perubahan. Waktu keluar kurikulum darurat tidak kami paksa. Ternyata 36 persen memilih ikut kurikulum darurat,” ujar Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim.

Nadiem memastikan Kemendikbudristek membebaskan pilihan kepada setiap kepala sekolah. Berupa kewenangan untuk menerapkan kurikulum. Terutama yang cocok dengan pola pendidikan di masing-masing sekolah.

“Jangan lagi ada istilah ganti Menteri ganti kurikulum karena ujungnya di kepala sekolah. Kalau sudah nyaman silakan lanjutkan tapi jangan larang sekolah yang mau mencoba yang baru. Kami kasih kemerdekaan untuk memilih maju kalau mau atau mundur. Apapun yang cocok untuk muridnya,” katanya.(dwi/sky)

Jogja Raya