RADAR JOGJA – Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim meminta maaf kepada kepala sekolah di Indonesia. Pernyataan ini terkait program Guru Penggerak dan Sekolah Penggerak. Tidak sedikit kepala sekolah yang berhenti di tengah jalan karena sejumlah persyaratan.

Nadiem tak menampik banyak kepala sekolah yang kecewa dengan dirinya. Penyebabnya belum bisa membawa sekolahnya masuk menjadi Sekolah Penggerak. Faktor utama adalah masa pensiun masing-masing kepala sekolah.

“Sekolah penggerak butuh kepala sekolah dan guru nekat. Perubahan sangat besar dalam waktu pendek dan harus komitmen 4 tahun. Makanya banyak kepala sekolah kecewa sama saya. Saya bilang mohon maaf,” jelas Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim, ditemui di Pendopo Tamansiswa Jogjakarta, Selasa (14/9).

Nadiem menjelaskan guru Penggerak adalah program untuk mengubah dan mentransformasi paradigma kepemimpinan pendidikan. Menyasar para guru di setiap sekolah. Untuk kemudian disiapkan menjadi pemimpin di sekolah.

Sementara Sekolah Penggerak adalah program pengembangan hasil belajar siswa secara holistik. Mulai dari kompetensi seperti literasi dan numerasi. Kemudian karakter yang diawali dengan SDM yang unggul baik kepala sekolah dan guru.

“mohon maaf ini programnya saja 3 tahun jadi kondisinya kepala sekolah tidak boleh ke mana-mana. Harus jaga endog sampai transformasi itu selesai,”kata Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim.

Alhasil para kepala sekolah yang mendekati masa pensiun menjadi tak optimal. Dia menegaskan bahwa komitmen 4 tahun menuju Sekolah Penggerak tidak bisa ditawar lagi. Langkah ini demi menguji coba kurikulum yang baru.

“Di dalam Sekolah Penggerak kami menguji coba kurikulum prototipe. Kurikulum ini konsepnya lebih merdeka,” ujar Nadiem Anwar Makarim.

Sasaran dari program sekolah penggerak bukanlah sekolah unggulan. Skema ini memang telah tertuang dalam cetak biru. Tujuannya untuk meratakan kualitas pendidikan di Indonesia.

Acuan yang digunakan adalah karakter demografi wilayah. Meliputi profil siswa, profil sekolah hingga aspek sosio ekonomi. Dengan tujuan merepresentasikan karakteristik setiap daerah.

“Jadi memang memilih sekolah di pinggiran bukan unggulan. Agar kualitas terangkat dan pendidikan di Indonesia terus meningkat,”kata Nadiem Anwar Makarim.

Terkait kurikulum merdeka, Nadiem memberi kebebasan kepada sekolah. Termasuk untuk mengadaptasi dan mengembangkan sesuai dengan karakter siswa. Konsep ini memang mengacu pada kreativitas dan kenyamanan siswa dalam belajar.

“Nanti yang berhak mengevaluasi kurikulum itu bukan saya, bukan Pemda. Paling valid untuk mengevaluasi kurikulum ya guru. Guru yang paling berhak karena itu untuk mereka,” ujar Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim. (dwi/sky)

Jogja Raya