RADAR JOGJA – Kebijakan PPKM di DIJ sudah turun menuju level 3. Namun, jumlah tenaga kerja yang dirumahkan di DIJ masih cukup tinggi.

Sebanyak 3.000 pekerja di DIJ masih dirumahkan oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Kebanyakan dari mereka bekerja di sektor pariwisata. Sedangkan sekitar 200 pekerja juga ada yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIJ, Aria Nugrahadi, menuturkan kendati demikian dari hasil evaluasi pekan ini menunjukkan sudah ada sebagian kecil pekerja yang kembali dipekerjakan. “Hasil evaluasi Rabu kemarin ada beberapa perusahaan mulai mempekerjakan kembali seiring level PPKM yang turun dan beberapa perusahaan sudah mulai operasi 100 persen,” terang Aria, Minggu (12/9).

Aria menjelaskan ribuan orang yang dirumahkan mayoritas berasal dari perusahaan yang bergerak di sektor pariwisata. Sebab, hingga saat ini tempat-tempat wisata di DIJ memang belum dibuka meski ada penurunan level PPKM. “3.000 itu yang dominan dari sektor pariwisata. Ada hotel, ada biro perjalanan wisata, ada resto,” terangnya.

Disinggung adanya bantuan untuk pekerja, Aria menjelaskan, saat ini pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan tengah menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU). Penyaluran bantuan subsidi tahun ini diberikan kepada pekerja atau buruh sebesar Rp 500.000 per bulan yang akan diberikan selama dua bulan. “Kalau (bantuan) yang lain tergabung bansos di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) ada di Dinsos. Tapi harapannya semoga semua segera pulih lagi,” jelasnya.

Aria melanjutkan, saat ini ada sebagian perusahaan maupun pabrik yang telah diizinkan untuk beroperasi secara penuh. Seluruh pekerjanya diizinkan untuk melakukan work from office (WFO) atau bekerja di kantor. Kebijakan pelonggaran itu otomatis dapat membuat buruh bisa kembali bekerja.

Untuk dapat menggelar WFO 100 persen, lanjut Aria, perusahaan harus memenuhi sejumlah persyaratan. Yakni, minimal 90 persen pekerjanya harus divaksin Covid-19 dan mengantongi Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) bagi perusahaan industri dan kawasan industri.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DIJ, Huda Tri Yudiana, meminta agar Pemprov DIJ tak lengah di tengah penurunan level PPKM. Penerapan protokol kesehatan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat perlu menjadi perhatian. Sehingga lonjakan kasus terkonfirmasi tak kembali terulang. Jika Pemprov DIJ konsisten menekan kasus positif dan mampu menangani pandemi, otomatis perusahaan-perusahaan akan kembali beroperasi secara normal.Perekonomian DIJ pun akan tumbuh secara perlahan. “Ekonomi masyarakat dapat kembali bergeliat dan perusahaan-perusahaan dapat kembali beroperasi secara normal. Dengan catatan kasus terkendali dan faskes disiapkan,” jelasnya.

Untuk perusahaan-perusahaan yang menggelar WFO 100 persen pun diminta untuk mematuhi segala aturan terkait penerapan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. “Pekerjanya dipastikan juga harus tervaksin,” tandas Huda. (kur/pra)

Jogja Raya