RADAR JOGJA – Seiring penurunan kasus Covid-19 di DIJ, DPD PKS Kota Jogja mengingatkan pemprov dan pemkot harus tetap hati-hati. Mengantisipasi kejadian seperti Juni-Juli lalu tak terulang lagi. Termasuk dengan fokus di APBD perubahan hingga menambah armada ambulan milik PKS.

“Saat ini Covid-19 mulai melandai, meski belum zona aman, saatnya menyiapkan daya dan upaya belajar dari Juni-Juli lalu,” kata Ketua DPD PKS Kota Jogja Nasrul Khoiri di sela peluncuran ambulans baru serta vaksinasi di kantor DPW PKS DIJ, Sabtu (11/9).

Nasrul mengatakan, saat ini momentum yang tepat bagi pemprov dan pemkot untuk menyiapkan antisipasi peningkatan kasus Covid-19. Apalagi ada informasi varian baru Covid-19. Nasrul menyebut, dengan mulainya pembahasan APBD perubahan 2021, PKS mendorong untuk adanya optimalisasi infrastruktur kesehatan, cakupan bantuan sosial hingga stimulus ekonomi bagi pelaku jasa usaha. “Salah satu yang patut diperhatikan, pendekatan saintifik dengan menggandeng para epidemiolog,” ungkap mantan anggota DPRD Kota Jogja itu.

Anggota DPRD DIJ dari dapil Kota Jogja M. Syafi’i menambahkan, jajarannya sudah diminta untuk mengawal APBD perubahan ini untuk menguatkan pelayanan pemerintah di masa pandemi. Selain untuk operasional dan tenaga kesehatan, fokus yang perlu diperhatikan terkait bansos.

Syafi’i menyebut, selama hamper dua tahun pandemi Covid-19 ini belum banyak yang bisa dilakukan pemprov maupun pemkot dalam pemberian bansos. Alasannya karena penerima bantuan harus berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial milik Kementrian Sosial. Maka kini, lanjut dia, seiring dengan dibentuknya Raperda Penanggulangan Covid-19, ada batuan dari pemerintah daerah. Di luar bantuan dari pusat. “Walaupun terlambat, menurut kami lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali,” katanya.

Sementara itu anggota DPR RI dari dapil DIJ Sukamta yang juga berkesempatan hadir mengatakan, kegiatan PKS ini bagian dari upaya mendukung pemerintah menuntaskan program vaksinasi. “Layanan vaksinasi ini bagian dari melayani masyarakat tanpa memandang background suku, agama, ras dan golongan. Kita ini membantu pemerintah bukan ngrusuhi pemerintah,” ujarnya. (pra)

Jogja Raya