RADAR JOGJA – Wacana Pemkot Jogja menggelar simulasi pembelajaran tatap muka (PTM) pekan depan, tak sejalan dengan jajaran legislatif. Kalangan DPRD justru menolak wacana itu meski masih digelar secara bertahap.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Jogja Krisnadi Setyawan mengatakan, status tanggap darurat yang belum dicabut dan capaian vaksinasi pelajar yang belum maksimal, menjadi pertimbangannya. Sehingga, tidak perlu terlalu buru-buru menggelar sekolah luring (luar jaringan) 13 September mendatang.

“Karena masih tanggap darurat dan capaian vaksinasi untuk pelajar belum semuanya. Ini harusnya jadi pertimbangan eksekutif untuk melakukan uji coba,” kata Krisnadi kemarin (9/9).

Politikus Partai Gerindra ini menyebut, selama status tanggap darurat masih menempel, DPRD tetap menolak rencana dibukanya kembali sekolah luring. Meskipun itu masih sebatas simulai dan dilakukan secara bertahap hanya khusus bagi siswa kelas VI SD dan SMP. Namun, berbagai risiko tetap mengintai. “Lagi pula, peserta didik itu kan tidak sepenuhnya warga Kota Jogja, ada yang domisili di kabupaten,” ujarnya.

Meski sebenarnya sebelumnya telah dilaksanakan ujian Asesmen Standar Pendidikan Dasar (ASPD) yang sudah dalam model kelas dan tidak ada kasus. Tetapi, eksekutif dinilai harus tetap waspada. Terlebih, masih menempel status tanggap darurat.

“Untuk jaga-jaga, semua harus dipikirkan. Ini harus ada yang bertanggungjawab kalau nanti terjadi penularan di sekolah. Makanya harus dipastikan dulu, ini nanti siapa yang tanggung jawab,” jelasnya.

Menurutnya, indikator pelaksanaan PTM tidak saja dilihat dari indikator penurunan kasus Covid-19 semata. Jika hal itu yang dilihat, maka seharusnya status tanggap darurat bisa dicabut terlebih dahulu. Hal ini juga untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa kala PTM ataupun simulasi dibuka, benar-benar situasi telah aman terkendali.

“Deklarasikan pencabutan tanggap darurat. Setelah itu, baru gelar PTM. Kasus (Covid-19) memang melandai. Kalau itu jadi landasan kebijakan, ya kenapa tidak dicabut saja, katanya sudah melandai kan,” tandasnya.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Jogja Budi Santosa Asrori mengiyakan wacana pemkot menggelar uji coba PTM secara bertahap pekan depan. Tetapi belum menyasar semua jenjang sekolah, melainkan hanya kelas VI SD dan SMP kelas VII hingga IX. “Iya, mungkin secara bertahap dulu. SD yang kita utamakan kelas enam dulu dan SMP,” katanya.

Dari aspek infrastruktur maupun standar penerapan prokes untuk PTM di era normal baru itu, diklaim sudah tidak menjadi masalah di masing-masing sekolah, baik negeri maupun swasta. Namun demikian jika ada sekolah yang belum menyatakan kesiapannya, maka tidak mengharuskan untuk simulasi PTM. “Kalau ada yang belum siap, ya belum buka dulu,” ujarnya.

Menurutnya, simulasi sekolah luring belum bisa dipastikan batasan waktu yang ditentukan. Jika situasi berjalan kondusif, tidak menutup kemungkinan akan diteruskan. Namun pada dasarnya tergantung situasi kondisi Covid-19 yang terjadi.

“Tapi tetap pentahapan kita tidak terus langsung semua masuk, paling ya 30 persen dulu kemudian 50 persen. Tetap ada protokol baru yang harus diterapkan. Provinsi juga akan melakukan simulasi yang sama, pasti nanti kita koordinasikan terus,” jelasnya.

Kapasitas 50 Persen, di Sekolah Dua Jam

Sementara itu, Bupati Gunungkidul Sunaryanta mengeluarkan instruksi terkait lanjutan PPKM Level 3. Salah satu poin penting dalam intruksi itu, pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah bisa dimulai minggu depan.

Pada Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri disebutkan, PTM terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50 persen untuk SD dan SMP. Namun pengecualian jika siswa SMP jumlah siswa kurang dari 16 anak, PTM bisa 62 persen hingga 100 persen.

SD jumlah siswa kurang dari 14 anak maksimal 62 persen sampai dengan 100 persen. PAUD maksimal 33 persen dengan menjaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal lima peserta per kelas.

Kehadiran PNS yang bekerja di rumah (work from home) dilakukan dengan mengisi presensi pada aplikasi Mobile Presensi Gunungkidul. Kehadiran pegawai lainnya yang bekerja di rumah dilakukan dengan mengisi presensi manual.

Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Gunungkidul Sudya Marsito memastikan, PTM terbatas dimulai minggu depan. Pihaknya memastikan semua sekolah telah siap. “PTM mulai Senin (13/9) dengan durasi pembelajaran di sekolah dua jam,” katanya.

Dikatakan, persetujuan wali murid menjadi syarat penting pelaksanaan PTM. Jika orang tua murid memilih opsi pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau belajar daring, tetap akan difasilitasi. Pihaknya tidak bisa memaksakan jika wali murid belum mengizinkan anak datang ke sekolah.

Sementara itu, Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Gunungkidul Kiswara mengatakan, intruksi bupati tentang lanjutan PPKM Level 3 telah diedarkan ke semua lembaga pendidikan. “Sekolah menyatakan siap memulai PTM. Satu kelas kapasitas maksimal 50 persen,” katanya.

Mengenai vaksinasi Covid-19 bagi remaja, khususnya pelajar saat ini, capaian vaksinasi dosis pertama angkanya melebihi 50 persen. Akan tetapi untuk dosis kedua, belum ada enam persen. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Dewi Irawaty mengatakan, vaksinasi Covid-19 terhadap remaja khususnya pelajar dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap PTM.

“Tujuan dilakukannya vaksinasi ini guna menjaga ketahanan tubuh masyarakat dan untuk mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok,” kata Dewi. (wia/gun/laz)

Jogja Raya