RADAR JOGJA – DIJ menjadi lokasi proyek strategis jalan tol Jogja-Solo, Jogja-Bawen dan Jogja-Bandara YIA. Di Kabupaten Sleman, uang ganti rugi (UGR) terdampak tol Jogja-Bawen dan Jogja- Solo tengah digulirkan. Nilainya mencapai miliaran rupiah, sehingga banyak warga yang lahannya terdampak menjadi miliarder baru.

Menyoroti hal itu, pakar ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ahmad Ma’ruf mengatakan, jalan tol menjadi proyek strategis yang keberadaanya perlu disikapi dengan memperkuat edukasi literasi mengelola keuangan warga. Sehingga tidak timbul perilaku konsumtif. Berdasarkan pada keinginan dan bukan kebutuhan.

“Pemahanan masyarakat terhadap literasi investasi perlu dikuatkan,” ungkap Ahmad saat dihubungi Radar Jogja kemarin (6/9). Dengan begitu, warga bijak memanfaatkan uang ganti untung itu. Memilih investasi yang benar, agar tidak termakan investasi bodong.

Padahal, pekerjaan rumah (PR) menunggu ke depan. Bagaimana menghidupkan roda perekonomian wilayah terdampak tol. Ahmad menjelaskan, ada dua dampak proyek strategis untuk ekonomi mikro maupun makro. Namun cenderung ke arah makro.

Untuk daerah dibandingkan dengan ekonomi mikro yang peruntukannya bagi masyarakat terdampak di wilayah itu. “Kalau itu exit toll, maka akan memberi dampak strategis bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM). Kalau hanya dilalui (jalan tol), untuk menumbuhkan ekonomi warga sekitar tidak signifikan,” tuturnya.

Hal ini, menurutnya, lima tahun terakhir yang dia cermati kejadian ini serupa dengan dampak proyek YIA, desa miliader di Jawa Timur dan terakhir proyek jalan tol ini. Dikatakan, ini memerlukan pendampingan konsultan investasi. Meminimalkan risiko warga atas pasar saham dan emas.

Misalnya tertarik dengan tawaran menanam investasi saham. “Investasi Rp 100 juta nanti rentenirnya bisa 10-20 persen. Itu juga bisa berisiko. Bisa nol persen, uang habis dalam satu bulan. Ini butuh pendampingan dalam literasi keuangan,” ujarnya.

Literasi keuangan ini juga mengedukasi warga agar tidak serampangan menyampaikan data diri hingga ibu kandung kepada orang lain. Kemudan yang perlu disiapkan lainnya, menciptakan maupun mengubah strategis usaha atau profesi. Terutama warga yang terpaksa beralih profesi, yang semula bertani menjadi bisnis usaha.

Sebab, mengubah profesi tidaklah mudah, apalagi berbeda dengan bidang yang dikuasai. Nah, untuk mengangkat nilai mikro pada area exit toll , warga perlu bersepakat memiliki bisnis mengelola, mengakses rest area.

“Jadi di dalam ketentuan perundangan itu rest area mayoritas pelakunya UMKM. Pertanyaan sederhana adalah UMKM dari mana yang jualan itu. Apakah UMKM yang terdampak atau bukan,” katanya. Menurutnya, harus dikukuhkan lagi UMKM dari zona terdampak.

Lukas, 37, warga terdampak jalan tol Jogja-Bawen asal Padukuhan Kelangkapan, Margomulyo, Seyegan, Sleman mengatakan, rumah dan sawahnya seluas 650 meter persegi terdampak tol. Oleh penyelenggara tol, dia diberikan ganti rugi Rp 1,7 miliar. Pencairan baru digulirkan September ini.

Lahan pertaniannya terdampak lahan tol. Dia mengaku belum memikirkan ke depan mau bagaimana untuk mengganti profesinya sebagai petani. Pasalnya, lahan tersisa 140 meter persegi. Dia mengatakan saat ini hanya mengandalkan profesinya sebagai sopir truk. “Belum kepikiran nanti mau bagaimana. Kalau pendampingannya, ya diminta bijak menggunakan uang,” tandasnya.

Sediakan Showroom UMKM dan Kuliner

Di sepanjang tol Solo-Jogja-Bawen, terutama yang melewati DIJ, tidak akan ada rest area atau tempat beristirahat. Hal itu membuat Pemprov DIJ tengah menyiapkan beberapa alternatif. Misalnya membangun semacam showroom. Hal itu dilakukan agar produk UMKM maupun kuliner khas DIJ bisa tetap dipromosikan.

Sekprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji mengatakan, tidak adanya rest area di jalan tol Solo-Jogja-Bawen, bisa disiasati dengan membangun pusat UMKM di pintu exit dan entry toll. “Kalau kabupaten itu mau menyelenggarakan, ya bukan rest area. Tetapi begitu exit toll maka di exit itu disiapkan, misalnya bentuknya showroom UMKM atau kuliner,” kata Aji saat ditemui di Kompleks Kepatihan, kemarin (6/9).

Menurutnya, kabupaten dan pemprov bisa membebaskan tanah untuk keperluan exit toll. Pembebasan lahan bisa menggunakan kas desa sekitar pintu exit toll. Namun, di mana saja pintu exit toll di wilayah DIJ, Aji belum bisa memastikan. “Tapi kalau exit toll yang menentukan di mana dan boleh ada, ya tetap pengelola jalan tol,” lanjutnya.

Aji juga belum bisa menyampaikan pembangunan infrastruktur pendukung, karena pembicaraan tentang jalan tol apakah elevated atau di bawah, masih dalam pembicaraan. Termasuk penyelesaian pembebasan lahannya masih dalam proses.

Pemprov DIJ juga akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan pemerintah kalurahan untuk menyiapkan pembangunan sarana pendukung di sekitar exit toll. Apakah yang menyiapkan Pemprov DIJ, pemerintah kabupaten atau kalurahan. “Kalau kelurahan mau menyelenggarakan ya sudah. Kalau kabupaten, ya sudah kabupaten. Kalau enggak ya nanti provinsi,” ucapnya.

Harapannya pembangunan sarana pendukung di pintu exit toll benar-benar disiapkan semenarik mungkin, sehingga pengguna jalan tol benar-benar tertarik ketika sampai exit toll disuguhi produk-produk UMKM, kuliner khas Jogja. Menurut Aji, tidak ada perbedaan antara rest area dengan exit toll. Yang membedakan, rest area di dalam jalan tol, sementara exit toll di pintu keluar atau pintu masuk jalan tol.

Sebelumnya diberitakan, terdapat enam exit toll di DIJ dalam pembangunan tol Solo-Jogja-Bawen. Exit dan entry toll itu berada di Purwomartani, Maguwoharjo, UPN, Monjali, Trihanggo, dan Westlake (Tirtoadi). Aji berharap, kendaraan tidak hanya keluar atau masuk jalan tol begitu saja, namun bisa mampir ke showroom UMKM, sehingga manfaatnya dirasakan oleh masyarakat sekitar. (mel/kur/laz)

Jogja Raya