RADAR JOGJA – Pelepasan 120 bidang tanah terdampak tol Jogja-Bawen di Padukuhan Sanggrahan, Tirtoadi, Mlati, rupanya menyimpan beragam cerita. Dari tanah yang diwakafkan, pemilik tanah tidak diketahui sosoknya hingga pembebasan lahan yang masih menggantung.

MEITIKA CANDRA LANTIVA, Sleman, Radar Jogja

Dalam kondisi sekarang, masih ada warga yang berbesar hati dengan mewakafkan tanah miliknya. Sekitar 80 meter persegi beserta bangunannya. Nilainya Rp 800 juta. “Ini di RT 4,” sebut Satgas Identifikasi Tanah Pemberkasan Kalurahan Tirtoadi Heky Prihantoro di rumahnya, kemarin (5/9).

Oleh pemiliknya, tanah itu nantinya hendak diwakafkan KUA yang manfaatnya untuk kemaslahatan bersama warga setempat. Saat ini lokasi tanah itu berdiri bangunan rumah untuk menyimpang keranda pemakaman. Difungsikan oleh warga setempat.

Dijelaskan Heky, tanah itu awalnya 500 meter persegi. Harusnya diikutsertakan dalam pembayaran. Tetapi yang bersangkutan menolak dengan alasan hendak diwakafkan. “Saat ini pemiliknya kemungkinan masih dalam isolasi (Covid-19, Red). Lokasinya dekat pemakaman padukuhan ini,” katanya.

Kemudian beralih dengan lahan berstatus, tetapi tidak diketahui keberadaan pemilik tanah tersebut. Pasalnya, nama pemilik asing di wilayahnya. Hingga saat ini juga tidak ada kepengurusan akan ahli waris. Ada satu bidang. Luasnya 200 meter persegi.

“Ditinggal pergi oleh pemiliknya. Mau membela ahli waris di sini, ya nggak bisa. Karena haknya yang pergi dan tidak diketahui keberadaannya,” ujar Heky.
Dia mencontohkan seperti ini. Tanahnya atas nama A. Di buku letter C pun juga atas nama A. Tetapi pada usia 15 tahun, pergi merantau hingga sampai sekarang sertifikat atas nama A.

“Ya sudah tidak bisa apa-apa. Kalau diahliwariskan, tiba-tiba pemilik lahan datang, lantas menuntut bagaimana. Seandainya di akta jual-belikan (AJB), pemilik tidak diketahui keberadaanya. Padahal menjadi syarat harus hadir di hadapan notaris,” ungkapnya.

Satu-satunya cara yang harus ditempuh, lanjut Heky, menitipkan setifikat ke pengadilan. Jika sewaktu-waktu pemilik datang, diminta untuk mengurus masalah ini.

Heky yang juga menjabat Jogoboyo di kalurahan itu menyebutkan, kejadian seperti ini juga dijumpai di Padukuhan Pundong 1. Tepatnya di lahan tanpa bangunan dengan nilai Rp 1 miliar.

Terakhir, satu bidang lahan terdampak dua proyek sekaligus. Proyek tol Jogja-Bawen dan Jogja-Solo. Sampai saat ini masih menggantung. Belum ada titik temu dari kedua proyek tol ini. Lahan ini lokasinya di pertigaan jalan kampung. Hampir 1.000 meter persegi tidak terpatok.

“Jika satu bidang dalam satu trase tidak masalah. Tetapi ketika ini dilakukan dua trase berbeda, bisa jadi masalah,” tuturnya. Ini yang diwanti-wanti imbas dua proyek tol di lahan milik warga. Dikhawatirkan sisa tanah di antara dua trase itu tidak terhitung dalam uang ganti rugi untung. Terlebih untuk trase Jogja-Bawen, uang ganti untung sudah dicairkan.

“Kemarin sudah disanggupi, pada kenyataannya Bu Sunarsih (pemilik tanah, Red) pun belum menerima ganti rugi,” bebernya. Dia berharap hal ini segera terselesaikan oleh dua pejabat pembuat komitmen (PPK) dua proyek tol itu.
Menjadi tim Satgas Identifikasi Tanah Pemberkasan Kalurahan Tirtoadi, Heky mengaku tidak mudah dalam menjalankan tugasnya. Ada kalanya timbul pergolakan batin. Terlebih menghadapi status tanah milik warga yang rupa-rupa permasalahannya. Ada manis dan asamnya. (laz)

Jogja Raya