RADAR JOGJA – Meski uang ganti untung terdampak jalan tol Jogja-Bawen sudah diterima, Dewi Lestari, 41, warga Padukuhan Sanggrahan, Tirtoadi, Mlati, Sleman, belum siap pindah rumah. Tetapi kekhawatiran menyelimuti tak kala pejabat pembuat komitmen (PPK) sewaktu-waktu mengambil alih rumah sekaligus ladang usahanya.

MEITIKA CANDRA LANTIVA, SLEMAN, Radar Jogja

Rumah Dewi berada di RT 3 padukuhan itu. Tempat tinggalnya tidak terlalu luas, tetapi menjadi sumber penopang hidup dan keluarganya. Dia membuka usaha toko kelontong di rumahnya.

Di samping rumahnya, tampak bangunan berdiri tanpa pintu, jendela, dan atapnya. Begitu juga bangunan apik di seberang rumahnya. Terlihat bangunan yang tersisa hanya dindingnya yang dihiasi tumbuhan di terasnya.

“Rumah itu sudah ditinggalkan pemiliknya. Belum lama. Sang pemilik sudah pindah ke rumah baru,” ungkap Dewi saat ditemui Radar Jogja di warungnya, kemarin (5/9).

Dewi sendiri belum siap pindah. Lantaran rumah pengganti yang dia beli tak jauh dari rumahnya saat ini belum jadi. Proses pembangunan masih memasuki tahap awal. Tidak bisa dikebut dan dikerjakan tanpa pemborong.

Namun kekhawatiran menyelimuti. Selalu datang di benaknya. Jika sewaktu-waktu dia dan keluarganya digusur. Sementara rumah belum jadi. Apalagi, informasi acap kali hadir secara tiba-tiba. Yang paling ia takutkan, petugas (PPK)) datang lebih awal, sebelum banguanan rumah pengganti belum terselesaikan.

“Kami mau tinggal di mana? Kami tidak menolak dipindah. Hanya saja beri kami waktu, paling tidak sampai tahun depan,” ucap perempuan berusia 41 tahun ini.

Ada 161 meter persegi luasan lahan tanah miliknya. Oleh PPK, dibeli seharga Rp 4 juta per meter. Sementara luas bangunannya, mencapai 70 meter persegi. Per meter dibeli Rp 3 juta. Dengan ganti usaha sebanyak Rp 14 juta, di luar harga per meternya. Jika ditotal, nilainya Rp 868 juta.

Dikatakan, angka itu hanya sebatas ganti rugi, meski jika dibelikan tanah masih ada kembalian Rp 1,5 juta per meter. Nyatanya, masih dibebani biaya notaris dan operasional lainnya. Toh dibelikan lahan kembali sulit mendaparkan lahan dengan ukuran sama.

Pembebasan ganti rugi bangunan dinilai kurang elastis. Nilai bangunan baru dan lama disamakan. Harga dipukul rata, padahal bangunan baru dan lama memiliki karateristik berbeda. Harga dan kualitas pun berbeda.
Menurutnya, ini menjadi tekanan tersendiri. Belum lagi bangunan baru mengurangi nilai solatim atau historikal tanah. “Kami orang baru solatimnya rendah. Kami kalah di psikis,” katanya.

Kendati demikian, dia berupaya tenang. Dan tetap beraktivitas sepeti biasa. Membuka warung kelontong miliknya. Tak ada rencana usala lain nantinya. Di tempat yang baru tetap melanjutkan usahanya. Mencukupi kebutuhan keluarganya, membantu menopang penghasilan suaminya.
Uang ganti untung yang dia terima sejak Juli itu diprioritaskan untuk membeli tanah dan membangun rumah serta usahanya. Tidak untuk berfoya-foya ataupun membeli mobil.

Disebutkan, ada 25 kepala keluarga (KK) terdampak jalan tol Jogja-Bawen di RT ini. 15 KK di antaranya sudah pindah ke rumah baru. Sementara yang masih bertahan, karena proses pembangunan rumah belum selesai.
“Sekali lagi saya tegaskan, kami tidak menolak. Tetapi, tolong kasih waktu biar rumah kami jadi dan bisa usaha (berjualan) dulu,” ucap ibu dua anak dengan mata berkaca-kaca. (laz)

Jogja Raya