RADAR JOGJA – Sekelompok orang yang tergabung dalam Forum Warga Yogyakarta (FWY) turun ke jalan untuk menggelar aksi bancakan di simpang empat kawasan Titik Nol Kilometer, Kota Jogja, Selasa (31/8). Pengendara maupun warga yang kebetulan melintas di kawasan itu mendapatkan nasi bancakan yang dibagi sejumlah peserta aksi.

Aksi yang digelar bertepatan dengan peringatan sembilan tahun keistimewaan DIJ ini rupanya juga menjadi bentuk sindiran. Pasalnya, status keistimewaan Jogjakarta selama ini dianggap belum mampu menjamin kesejahteraan seluruh warga.

“Kita sebagai orang Jawa melakukan adat bancakan. Kita bagikan nasi bancakan dalam situasi pandemi, di mana rakyat Jogja sedang kelaparan karena tidak ada jaminan penghidupan berupa bantuan sosial apapun dari pemda,” ungkap Juru Bicara FWY Denta Julian di sela-sela aksi.

Ia melanjtukan, dalam situasi pandemi peran keistimewaan DIJ sangat diharapkan masyarakat. Terutama pelaku usaha kecil, pedagang kaki lima, dan pekerja informal yang banyak mengalami pemutusan hubungan kerja hingga pembatasan aktivitas ekonomi. Namun, sejauh ini kebijakan penanganan yang diterapkan Pemprov DIJ terkesan mengabaikan hajat hidup masyarakat.

Denta mencontohkan, sejauh ini dana keistimewaan (danais) justru dibelanjakan untuk membangun hal-hal yang bersifat monumental. Seperti pemasangan pagar Alun-Alun Utara, pemugaran tembok benteng keraton, pembelian eks Hotel Mutiara, serta pengadaan tanah bekas Kampus STIE Kerjasama. “Itu bentuk bahwa danais tidak benar-benar dirasakan oleh rakyat itu sendiri,” bebernya.

Belum lama ini, Pemprov DIJ telah membuat skema relaksasi untuk membantu masyarakat terdampak. Yakni dengan mengucurkan dana hibah untuk 115 koperasi. Dana itu bisa dimanfaatkan koperasi untuk memberi pinjaman berbunga rendah kepada para anggotanya.

Namun, menurutnya, skema itu belum tepat sasaran karena tidak mampu menjangkau para pedagang kecil maupun pekerja informal. “Dana hanya bergulir dalam bentuk hibah koperasi lewat pinjaman. Ini membuktikan Pemprov DIJ tidak ubahnya lintah darat seperti rentenir yang akan mencekik rakyat Jogjakarta di tengah situasi pandemi seperti ini,” ungkapnya.

Atas beragam alasan itu, Denta menilai penerapan keistimewaan DIJ belum sesuai dengan apa yang diamanatkan undang-undang (UU). Tepatnya UU Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 5 yang mengamanatkan bahwa Keistimewaan DIJ bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, kesejahteraan, dan ketenteraman.

“Ketika penetapan gubernur seumur hidup tidak dapat memberikan dampak positif apapun, maka ya sudah kita kembalikan saja kepada pemerintah pusat untuk melakukan pemilihan gubernur di DIJ,” tandasnya. (kur/laz)

Jogja Raya