RADAR JOGJA РGubernur DIJ, Hamengku Buwono  (HB) X memastikan Jogjakarta belum menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) dalam waktu dekat. Pertimbangannya adalah karena belum semua siswa mendapatkan vaksin Covid-19. Sehingga herd imunity di lingkungan sekolah belum terbentuk.

Pernyataan ini sesuai dengan arah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Bahwa sekolah dapat segera menggelar PTM. Hanya saja pertimbangan utama tetap berada di masing-masing pemerintah daerah.

“PTM belum. Guru memang sudah selesaikan vaksin tapi pelajarnya harus vaksin dulu. Kalau belum jangan tatap muka karena resikonya besar. Pokoknya pelajar harus vaksin dulu,” tegas HB X ditemui di Kompleks Kantor Kepatihan Pemprov DIJ, Rabu (25/8).

Bukan tanpa alasan Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat ini mengambil kebijakan penundaan PTM. Menurutnya angka kasus Covid-19 di Jogjakarta masih cukup tinggi. Apabila dipaksakan, maka dapat berpotensi muncul kasus Covid-19 di lingkungan sekolah.

Percepatan vaksinasi Covid-19 masih berlangsung. Termasuk menyasar para pelajar di Jogjakarta. Setidaknya yang masuk usia 12 tahun hingga 17 tahun. Targetnya adalah awal Oktober bisa terselesaikan.

“Kalau mau simulasi persiapan tidak ada masalah, tapi PTMnya belum. Harapan saya (vaksinasi) selesai akhir September ini,” kata Gubernur DIJ, Hamengku Buwono¬† (HB) X.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Pemprov DIJ, Kadarmanta Baskara Aji menuturkan capaian vaksin pelajar masih di angka 5 persen. Jumlah ini tentu belum ideal untuk pembentukan herd imunity. Sehingga upaya percepatan vaksinasi masih akan terus berlangsung.

Aji membenarkan bahwa Mendikbud memberikan lampu hijau pelaksanaan PTM. Tertuang pula bahwa vaksinasi bukan syarat mutlak tatap muka. Hanya saja pemerintah daerah diberikan wewenang menentukan arah kebijakan.

“Mendikbud sampaikan vaksinasi bukan syarat tatap muka tapi (pemerintah) daerah boleh menentukan. Kami belum, baru persiapan saja kalau sewaktu-waktu bisa tatap muka,” ujar Kadarmanta Baskara Aji.

Walau begitu pihaknya mempersilakan sekolah menggelar simulasi PTM. Setidaknya cara ini dapat menyusun skenario yang tepat. Terutama untuk skema protokol kesehatan saat pembelajaran di kelas.

Untuk saat ini ada beberapa skema yang telah disiapkan. Mulai dari kuota kelas maksimal 50 persen. Adapula pengurangan jam belajar sebanyak 50 persen.

“Pastinya sekolah lapor dulu kalau mau PTM atau malah didawuhi Dinas Pendidikan dulu. Tentunya dengan memetakan sekolah. Apakah nanti separuh itu jumlahnya atau waktunya,” kata Sekretaris Provinsi (Sekprov) Pemprov DIJ, Kadarmanta Baskara Aji. (dwi/sky)

Jogja Raya